Foto:Rencana aksi solidaritas
BANTEN //propamnewstv.id/ – Dugaan ketidakberesan dalam operasional Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia (YPPI) memicu reaksi keras. Muhamad Jihad, aktivis dari IKRAR, secara terbuka mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk memperketat pengawasan terhadap setiap SPPG yang ada, khususnya di wilayah Kecamatan Menes.
Seruan ini menyusul rencana aksi solidaritas yang akan digelar pada Senin, 20 April 2026, di halaman Kantor Kecamatan Menes. Aksi tersebut membawa tiga isu krusial yang terjadi di wilayah Kp. Kadu Tanggai, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes.
Tiga poin utama yang menjadi sorotan IKRAR adalah:
1.Penghalangan Tugas Jurnalistik: Adanya upaya intimidasi atau penghalangan terhadap kerja pers yang diduga dilakukan oleh oknum relawan SPPG YPPI di Kp. Kadu Tanggai.
2. Dugaan Pencatutan Institusi Negara: Penggunaan nama Koramil Menes oleh oknum relawan yang diduga dijadikan “tameng” keamanan dalam menjalankan operasional mereka.
3. Pelanggaran SOP Kendaraan: Ditemukannya armada pengangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak menggunakan stiker resmi BGN (Badan Gizi Nasional), sehingga menyalahi standar operasional yang telah ditetapkan.
Muhamad Jihad menegaskan bahwa pengawasan masyarakat sangat penting agar program pemerintah tidak disalahgunakan oleh kepentingan oknum tertentu.
“Kami mengajak masyarakat, khususnya di Pandeglang, untuk tidak abai. Kita harus pastikan setiap SPPG berjalan sesuai aturan. Jika ada penyimpangan seperti di Kp. Kadu Tanggai ini, kita harus bersuara,” tegas Jihad.
Dalam aksi mendatang, IKRAR membawa tuntutan tunggal yang sangat keras, yakni menutup total operasional Dapur SPPG Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia di Menes karena dianggap telah melakukan banyak pelanggaran di lapangan.
Aksi solidaritas ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran dan transparan tanpa ada aksi premanisme maupun pencatutan lembaga negara.
Tim (Red)