KALBAR //propamnewstv.id/–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral dalam kegiatan High Level Meeting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2026. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam merumuskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.
Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (5/11/2026).
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kurniawan dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan High Level Meeting TKPKD didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan tersebut menjadi momentum bagi Kabupaten Sintang untuk memperkuat berbagai intervensi dalam penanggulangan kemiskinan.
Ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029 telah ditetapkan arah penurunan angka kemiskinan dari 7,9 persen menjadi 6,1 persen pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan keterlibatan dan kerja sama seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Kurniawan, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sangat dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.
Tim koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya penurunan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai sektor pembangunan.
Atas dasar pemikiran tersebut, Bappeda menyelenggarakan High Level Meeting sebagai forum pertemuan tingkat pimpinan yang melibatkan pejabat pengambil kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang untuk membahas, merumuskan kebijakan, serta menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sekaligus memperkuat koordinasi antaraktor pembangunan di Kabupaten Sintang.
Lebih lanjut, Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan High Level Meeting dimaksudkan sebagai wadah koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Adapun tujuan kegiatan ini meliputi membangun komitmen dan persepsi bersama seluruh pihak dalam penanggulangan kemiskinan, mewujudkan sinergi dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, serta menyosialisasikan dokumen RPKD Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030 yang telah disusun.
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan data yang terpadu dan akurat sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran serta intervensi program penanggulangan kemiskinan.
Dari sisi peserta, kegiatan ini diikuti sekitar 150 orang yang berasal dari berbagai unsur, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi nonpemerintah atau NGO, pihak swasta, maupun organisasi sosial lainnya.
Sementara itu, narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPS Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, unsur Bappeda Kabupaten Sintang, serta perwakilan NGO atau mitra pembangunan daerah.
Kurniawan berharap melalui kegiatan High Level Meeting tersebut dapat dihasilkan rekomendasi dan acuan sinergi bagi seluruh pihak dalam mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sintang. Hal tersebut perlu didukung dengan penguatan dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala juga melakukan launching Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030 serta penyerahan secara simbolis bantuan Program Pusaka Pemberdayaan Usaha Keluarga Harapan, yang merupakan salah satu program inovasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
Melalui pertemuan lintas sektoral ini, Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dan memperkuat kerja sama sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Tim//red