Ketum PWDPI M. Nurullah RS Soroti Pengelolaan Dapur MBG, Dinilai Carut-Marut dan Merugikan UMKM

- Reporter

Sabtu, 10 Januari 2026 - 02:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung, // PropamNewstv.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, angkat bicara terkait pengelolaan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, kondisi pengelolaan yang carut-marut bahkan dinilai dapat “membunuh” pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Hasil penelusuran sejumlah sumber menunjukkan bahwa terdapat praktik tidak sehat di mana pihak perusahaan dan ritel bermain mata dengan pengelola dapur MBG secara langsung,” ujar M. Nurullah RS pada Sabtu (10/1/2026).

Ia menambahkan bahwa hal ini menyebabkan pelaku UMKM yang seharusnya dapat ikut serta dalam rantai pasokan program ini terpinggirkan.

Selain itu, pengawasan dari pihak terkait dinilai lemah. Kondisi ini membuat program hilirisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak dapat berjalan dengan maksimal.

“Program hilirisasi seharusnya dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat, namun jika pengelolaan seperti ini terus berlanjut, tujuan tersebut akan sulit tercapai,” tegasnya.

Sebelumnya, terdapat beberapa kasus yang menjadi sorotan terkait program MBG di Lampung, seperti pencemaran lingkungan akibat limbah dapur, kasus keracunan makanan pada pelajar, hingga permasalahan pengelolaan sampah.

Meskipun secara jumlah dapur yang aktif Lampung berada di posisi terdepan secara nasional dengan 69 persen dapur sudah beroperasi dan menjangkau lebih dari 1,5 juta penerima manfaat, namun berbagai permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

M. Nurullah RS mengajak semua pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pengelola dapur MBG, untuk melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendukung program pembangunan negara. (Humas Media Group PWDPI).

#Lucky Suryani

Berita Terkait

DKPP Kabupaten Cirebon Gelar Bazar Ikan, Dorong Cegah Stunting dari Meja Makan
Sinergi Pendampingan Hukum dan Energi Terbarukan Berbasis Pemuda
Tanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Polres Tabalong Edukasi Anak TK Lewat Program Polisi Sahabat Anak
*Satgas Pangan Polda Kalsel Turun ke Pasar Antasari, Cek Harga dan Stok Bahan Pokok*
*Perkuat Perlindungan PMI, Ditreskrimucm Polda Banten Jalin Kerja Sama dengan BP3MI Banten*
*SPPG Polri Mulai Terapkan Sistem Prasmanan, Perdana di Pejaten*
PENGHAMBATAN PERS DI MBG MENES TUAI KECAMAN BASAR SOLIDARITAS RAKYAT
Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 14:56

DKPP Kabupaten Cirebon Gelar Bazar Ikan, Dorong Cegah Stunting dari Meja Makan

Rabu, 22 April 2026 - 14:34

Sinergi Pendampingan Hukum dan Energi Terbarukan Berbasis Pemuda

Rabu, 22 April 2026 - 14:10

Tanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Polres Tabalong Edukasi Anak TK Lewat Program Polisi Sahabat Anak

Rabu, 22 April 2026 - 09:10

*Satgas Pangan Polda Kalsel Turun ke Pasar Antasari, Cek Harga dan Stok Bahan Pokok*

Rabu, 22 April 2026 - 09:02

*Perkuat Perlindungan PMI, Ditreskrimucm Polda Banten Jalin Kerja Sama dengan BP3MI Banten*

Rabu, 22 April 2026 - 08:32

PENGHAMBATAN PERS DI MBG MENES TUAI KECAMAN BASAR SOLIDARITAS RAKYAT

Rabu, 22 April 2026 - 08:17

Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan

Rabu, 22 April 2026 - 08:08

Sekda Sintang Tegaskan Akan Eliminasi Anjing Penyebab Rabies

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x