RIAU //propamneestv.id/ -โKetegangan antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat di wilayah Sentajo Raya tengah memanas. Pemicunya adalah tindakan warga yang nekat memperbaiki secara swadaya Jembatan Sungai Lintang dan kembali membuka akses jalan yang sebelumnya telah ditutup oleh otoritas terkait demi alasan keselamatan.
Aksi gotong royong yang dilakukan warga pada awal Maret 2026 ini, yang bertujuan memulihkan urat nadi perekonomian daerah, justru memancing kemarahan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Sang Bupati secara terbuka melontarkan ancaman untuk membatalkan rencana pembangunan jembatan permanen senilai Rp9 miliar yang sejatinya telah dialokasikan dalam APBD tahun 2026 ini. Kamis 05-03-2026 Kuansing Riau.
โBagi masyarakat dan pengguna jalan seperti Budi dan Irwandi, inisiatif memperbaiki lantai jembatan yang rusak adalah langkah darurat yang harus diambil karena panjangnya durasi penutupan akses oleh pemerintah. Mereka mengaku sangat terbantu karena kini dapat kembali melintasi jalur tersebut tanpa harus memutar jauh melalui pusat kota Teluk Kuantan yang menambah beban waktu dan biaya transportasi.
Bagi warga, perbaikan mandiri ini adalah solusi pragmatis atas kebutuhan mendesak mereka, namun di sisi lain, tindakan tersebut dianggap sebagai pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berupaya meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa akibat kondisi jembatan yang dinilai sudah rawan ambruk.
โMenanggapi tindakan warga yang melepas portal pembatas kendaraan tersebut, Bupati Suhardiman menegaskan bahwa langkah penutupan oleh Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan kepolisian merupakan prosedur standar demi keselamatan publik. Ia merasa tidak dihargai ketika upaya perlindungan yang tengah disiapkan melalui pembangunan permanen justru diabaikan oleh tindakan sepihak masyarakat. Akibatnya, ia membuka wacana untuk mengalihkan anggaran bernilai fantastis tersebut ke kecamatan lain yang dinilai lebih kooperatif.
Tidak hanya itu, ia bahkan sempat melontarkan opsi ekstrem dengan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan jembatan tersebut kepada pihak desa setempat jika masyarakat dirasa tidak lagi patuh pada instruksi keselamatan pemerintah. Saat ini, bola panas berada di tangan Camat Sentajo Raya yang diperintahkan untuk melakukan pendekatan persuasif lebih intensif kepada warga. Bupati menekankan agar pihak kecamatan segera meredam keresahan publik serta meluruskan miskomunikasi yang terjadi agar pembangunan permanen tidak terhambat.
Meskipun pemerintah daerah bersikeras bahwa anggaran telah tersedia dan siap dieksekusi, ancaman pembatalan ini menyisakan kekhawatiran baru di tengah warga. Kini, masyarakat berada di persimpangan antara kebutuhan akan akses jalan yang lancar dan risiko kehilangan investasi infrastruktur besar yang sangat mereka butuhkan demi masa depan mobilitas di wilayah tersebut.
cw (Red)
