𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗧𝗮𝗷𝗶 𝗣𝗣𝗡𝗦, 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗞𝘂𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝘁𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗸 𝗔𝗱𝗮𝘁

Kuansing Riau, // PropamNewstv.id  — Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, mengambil langkah tegas dalam memperkuat supremasi hukum di wilayahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar Jumat (27/2/2026), Bupati menginstruksikan penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda).

​Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Bupati menyoroti adanya korelasi antara penguasaan lahan skala besar dengan angka kemiskinan di Kuansing. Minimnya akses masyarakat terhadap lahan dan terbatasnya lapangan kerja menjadi rapor merah yang ingin segera dibenahi melalui jalur hukum dan regulasi.

​𝗣𝗼𝗶𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀 𝗔𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶
​Bupati Suhardiman Amby menggarisbawahi beberapa poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran OPD:

●​Audit Kepemilikan Lahan: PPNS diminta fokus mengawasi dugaan manipulasi kepemilikan lahan oleh pelaku usaha.
Tujuannya jelas: mengembalikan hak masyarakat dan mengamankan aset daerah.

●​Implementasi Perda Masyarakat Hukum Adat (MHA): Pasca disahkannya Perda MHA, penyidik diwajibkan memahami substansi aturan tersebut agar dalam praktiknya tidak terjadi benturan hukum di lapangan.

●​Sinergi Antar-Lembaga: Penegakan hukum tidak bisa dilakukan sendirian. Bupati mendorong koordinasi intensif antara 16 PPNS yang ada dengan pembina dari unsur Polri dan Kejaksaan.

​𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲𝗹
​Berdasarkan laporan Plt. Kasat Pol PP dan Damkar Kuansing, Rio Kasyter Wandra, saat ini kekuatan personel penyidik terdiri dari:
●​Total PPNS: 16 Orang.
●​Sebaran: Tersebar di berbagai OPD, dengan 4 personel berjaga khusus di Satpol PP sebagai garda terdepan.

​𝗟𝗮𝗻𝗱𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺
​Upaya penguatan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan mandat penuh kepada pemerintah daerah untuk membentuk serta menegakkan Perda demi ketertiban umum.

​”Penegakan Perda harus lebih optimal. Kita ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan regulasi yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kuansing, bukan hanya segelintir pihak.” — Ungkap Suhardiman Amby, Bupati Kuansing.

​Catatan Redaksi PropamNewsTv.id: Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi para pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap aturan main di daerah, sekaligus menjadi angin segar bagi masyarakat adat yang hak-haknya kini mulai diprioritaskan oleh pemerintah.* (Helbi.A)