Oleh: Adam Nugraha Wiradhana
Ketua SMSI Banjarmasin
Pemimpin Redaksi REDAKSINDO.COM
// PropamNewstv.id – Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C. pada 19 Februari 2026, menyisakan satu klausul yang patut menjadi perhatian serius insan pers nasional.
Dalam Lampiran III Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital, disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar klausul teknis dalam dokumen perdagangan. Namun bagi kami, pelaku usaha media online, ini adalah persoalan keberlanjutan ekosistem pers nasional.
Antara Liberalisasi Digital dan Kedaulatan Informasi
Kita tidak menolak perdagangan bebas. Kita juga tidak anti terhadap platform global.
Namun perlu ditegaskan: pers bukan sekadar komoditas ekonomi. Pers adalah pilar demokrasi.
Selama satu dekade terakhir, platform digital global telah menjadi gerbang utama distribusi informasi.
Mereka memonetisasi konten, menguasai data audiens, dan mengendalikan algoritma distribusi.
Sementara itu, media lokal menanggung biaya produksi jurnalistik—gaji wartawan, verifikasi fakta, liputan investigasi, dan risiko hukum.
Ketika klausul perjanjian dagang membatasi kewajiban platform untuk berbagi nilai ekonomi dengan penerbit berita, maka yang dipertaruhkan bukan hanya neraca bisnis media, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.
Publisher Rights yang Terancam Mandek
Upaya membangun regulasi publisher rights selama ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara platform dan perusahaan pers.
Model seperti di Australia atau Kanada menunjukkan bahwa negara bisa hadir untuk memastikan jurnalisme tetap hidup di tengah dominasi teknologi global.
Namun dengan adanya pembatasan dalam perjanjian dagang tersebut, ruang negosiasi pemerintah terhadap platform asal Amerika Serikat menjadi lebih sempit.
Artinya, kita tidak bisa lagi menggantungkan masa depan industri pers pada skema lisensi wajib atau pembagian keuntungan semata.
Adaptasi adalah Keniscayaan
Sebagai pelaku usaha media online, saya memandang ini sebagai momentum transformasi, bukan sekadar ancaman.
Media harus berhenti bergantung sepenuhnya pada:
– Traffic berbasis algoritma
– Pendapatan iklan programatik
– Distribusi melalui platform asing
Kita harus mulai membangun:
– Audiens langsung (direct audience)
– Database pelanggan dan komunitas pembaca
– Model membership dan subscription
– Event, forum diskusi, dan monetisasi berbasis komunitas
– Kerja sama langsung dengan brand tanpa perantara platform
Media yang hanya mengejar klik akan rentan. Media yang membangun kepercayaan akan bertahan.
Perlunya Sikap Kolektif Industri Pers
Industri pers tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. SMSI, AMSI, SPS, dan seluruh organisasi perusahaan pers harus duduk bersama menyusun langkah strategis.
Kita perlu mendorong:
1. Transparansi penuh atas implikasi perjanjian tersebut.
2. Regulasi turunan yang tetap melindungi industri pers nasional.
3. Insentif fiskal bagi media lokal.
4. Dana abadi jurnalisme untuk mendukung liputan berkualitas.
5. Perlindungan data nasional yang tidak merugikan kepentingan media dalam negeri.
Jika ruang publisher rights menyempit dalam konteks perjanjian dagang, maka negara harus menghadirkan alternatif kebijakan yang memperkuat media nasional dari sisi lain.
Jangan Reaktif, Tapi Jangan Diam
Kita harus bersikap kritis, namun tetap profesional. Pers tidak boleh anti terhadap investasi dan kerja sama internasional. Namun kita juga tidak boleh membiarkan ekosistem jurnalisme nasional melemah secara struktural.
Perjanjian dagang ini bukan akhir dari perjuangan membangun pers yang sehat. Ini adalah ujian kedewasaan industri media Indonesia.
Apakah kita akan terus bergantung pada algoritma global?
Ataukah kita akan membangun kekuatan berbasis komunitas dan kepercayaan publik?
Sebagai Ketua SMSI Banjarmasin dan Pemimpin Redaksi REDAKSINDO, saya percaya satu hal:
Media yang kuat bukan yang paling besar traffic-nya, tetapi yang paling dipercaya dan paling adaptif.
Kedaulatan pers tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh keberanian kita untuk bertransformasi.
Dan transformasi itu harus dimulai sekarang.
Adaptif atau Tergilas
Perjanjian ini adalah realitas geopolitik.
Tetapi masa depan media Indonesia tidak ditentukan oleh Washington, melainkan oleh kemampuan kita beradaptasi.
Media yang kuat bukan yang paling besar,
melainkan yang paling relevan, dipercaya, dan memiliki komunitas pembaca loyal.
Inilah saatnya industri media Indonesia naik kelas:
berbasis kualitas, berbasis komunitas, dan berbasis kedaulatan digital.
Karena pada akhirnya, jurnalisme bukan hanya tentang berita —
tetapi tentang menjaga masa depan demokrasi bangsa.
TENTANG PENULIS
Adam Nugraha Wiradhana adalah penggiat usaha media siber dan pengembang ekosistem pers digital di Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua SMSI Banjarmasin serta Pemimpin Redaksi Portal Berita REDAKSINDO. Selain itu, Adam juga terlibat aktif dalam jajaran redaksi beberapa media online nasional, dengan fokus pada penguatan bisnis pers, transformasi digital, dan keberlanjutan ekosistem jurnalisme di era platform global.