Lokasi Kejadian: RT 009 / RW 002, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
JAMBI //propamnewstv.id/ — Ironi yang mencabik-cabik rasa kemanusiaan dan memantik kemerahan di kepala. Di saat karung-karung bantuan beras dari pemerintah yang berdasarkan gambar dan fisik karung aslinya secara persis mencantumkan logo dan tulisan Badan Pangan Nasional, logo Perum Bulog, tulisan besar BANTUAN PANGAN, keterangan jenis BERAS MEDIUM, berat bersih Berat Bersih 10 kg, serta cap peringatan tegas TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN digelontorkan secara jor-joran hingga menumpuk 30 kilogram atau tiga karung penuh untuk satu keluarga, warga miskin di akar rumput justru gigit jari. Mereka dibiarkan hidup merana, terhimpit beban ekonomi yang mencekik leher, tanpa secercah pun empati dari Kepala Desa Ladang Panjang beserta aparatnya.
Fakta mencengangkan ini bermula ketika para narasumber mendatangi dan melaporkan keluhannya kepada tim Media Peropam News TV. Berbekal laporan tersebut, tim langsung bergerak cepat turun ke lapangan di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, berlandaskan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di RT 009 / RW 002, seorang narasumber berinisial J mengungkapkan kepedihan luar biasa. Ia dituding dan dianggap sebagai orang kaya oleh pihak desa—disangka memiliki rumah mewah bertingkat (gedong), mobil, serta kebun yang sangat luas—sehingga ia tidak pernah mendapatkan hak bantuan sosial sama sekali.
Mendengar tudingan miring tersebut, tim Media Peropam News TV langsung mencecar dan mempertanyakan kebenarannya kepada sang narasumber: “Apakah memang betul rumah kamu bagus, mewah, punya rumah gedong, dan kebun yang lebar?” Dengan nada pilu dan pasrah, narasumber langsung membantah keras tuduhan tersebut dan membeberkan kenyataan pahit yang sesungguhnya:
”Kenyataannya kan kami tidak dapat beras, Pak… Kami dianggap orang kaya, padahal kami ini orang melarat, orang tidak mampu! Pekerjaan saya saja hanya buruh harian lepas, itu pun menderes getah karet punya orang dengan sistem bagi hasil. Hasilnya itu jangankan untuk kaya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja jauh dari kata cukup, Pak!”
Tidak berhenti pada narasumber pertama, kondisi yang jauh lebih menyayat hati dan membuat siapa saja mengelus dada datang dari seorang nenek renta berstatus janda berusia sekitar 60 tahun. Janda renta ini sudah tidak memiliki rumah lagi atas namanya sendiri; ia tinggal di sebuah rumah papan sederhana yang ditunggu dan diurus bersama anaknya di tengah kemiskinan ekstrem. Sambil menangis tersedu-sedu dan mendekap dadanya, ia menumpahkan kepedihan hidupnya:
Bukan karena tenaga kami masih kuat… Kami sebenarnya sudah tidak sanggup bekerja karena sudah tua renta. Tapi karena himpitan ekonomi terus dan tidak ada pilihan, mau tidak mau daripada tidak berpenghasilan, kami paksakan tubuh ringkih ini bekerja apa saja. Ini terpaksa kami lakukan demi bisa menyambung nyawa dan bertahan hidup walau sedikit!”
Mendengar pengakuan pilu tersebut, pihak Media Peropam News TV langsung menemui dan melakukan konfirmasi kepada pihak desa guna menyampaikan jeritan dan keluhan masyarakat yang selama ini tidak tersampaikan. Sayang seribu sayang, tanggapan yang didapat justru mencerminkan lepasnya tanggung jawab aparat desa.
Saat dikonfirmasi, jawaban pertama datang dari Bapak Kadus yang berdalih bahwa penyaluran bantuan tersebut sudah sesuai dengan acuan data tingkat kesejahteraan atau desil. Tidak berhenti sampai di situ, tim media melanjutkan konfirmasi langsung kepada Bapak Kepala Desa Ladang Panjang. Jawaban dari sang Kades ternyata tidak kalah mengecewakan; ia berkedok menyatakan bahwa data warga miskin tersebut sebenarnya sudah pernah diajukan, namun terkendala oleh sistem dan pihak desa mengeklaim sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog. Sayang seribu kali sayang, jawaban-jawaban normatif dari Kadus dan Kades ini seolah hanya menjadi cara untuk menutupi keluhan warga yang diabaikan dan mencuci tangan atas karut-marut pendataan di desa.
Padahal, tindakan tutup mulut dan tidak transparannya pihak desa ini telah menabrak aturan hukum yang berlaku secara telak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), negara secara tegas mewajibkan setiap badan publik—termasuk pemerintah desa—untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta data penerima bantuan sosial secara transparan, jujur, dan akuntabel. Menutupi data penerima bantuan dan mengabaikan hak warga atas keterbukaan informasi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap undang-undang.
Sebagai media profesional yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, Media Peropam News TV tetap menyediakan ruang seluas-luasnya untuk Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi Pemerintah Desa Ladang Panjang. Kendati demikian, dalih sepihak semacam itu sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat maupun rasa keadilan publik.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes dan tekanan publik semakin membara. Masyarakat luas mendesak pemerintah pusat, instansi berwenang, serta aparat penegak hukum agar segera turun tangan melakukan audit total dan investigasi menyeluruh di Desa Ladang Panjang, guna menyeret oknum-oknum aparat desa yang terbukti bermain-main di atas penderitaan rakyat!
Penanggung Jawab:
Pimpinan Penanggung Jawab Propam TV / Pimpinan Perwakilan Wilayah Provinsi Jambi Media Peropam News TV — Kamaluddin
#PeropamNewsTV #InvestigasiJambi #BantuanPangan #BerasBulog #KorupsiBansos #MuaroJambi #SungaiGelam #LadangPanjang #KeterbukaanInformasi #UUPers #JurnalismeInvestigasi
Tim//red