Riau //propamnewstv.id – Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Batam, Kepulauan Riau, Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, bertemu dengan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, di Markas Polda Kepulauan Riau, pada Jumat (16/1). Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga guna menghadapi dinamika serta tantangan kejahatan narkotika di wilayah Kepulauan Riau.
Dalam pertemuan, Kepala BNN RI yang didampingi sejumlah pejabat utama BNN RI, termasuk Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau, Brigjen Pol Hanny Hidayat, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara BNN, melalui BNN Provinsi Kepulauan Riau, dengan Polda Kepulauan Riau dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menurutnya, soliditas antarlembaga menjadi faktor kunci dalam menghadapi kompleksitas ancaman kejahatan narkotika, khususnya di Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik geografis strategis dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang keras dan tegas bagi para pelaku kejahatan narkotika sebagai efek jera, terutama terhadap jaringan yang berupaya mengedarkan narkotika dari luar negeri. Hal ini dinilai penting agar Indonesia tidak terkesan lemah dalam menghadapi kejahatan narkotika, sekaligus sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotik.
Lebih lanjut Kepala BNN RI menyampaikan bahwa penanganan kejahatan narkotika harus dilakukan secara linier dan terpadu. Upaya tersebut tidak hanya mengedepankan pemberantasan melalui penegakan hukum, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan serta rehabilitasi guna memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.
Melalui pertemuan ini, Kepala BNN RI berharap sinergi yang telah terbangun antara BNN dan Polda Kepulauan Riau dapat terus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga pelaksanaan P4GN di wilayah Kepulauan Riau dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi perlindungan masyarakat.