Tegakkan Hukum, DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Lakukan Penagihan Serentak, 150 Surat Paksa Senilai Rp47,8 Miliar

- Reporter

Jumat, 20 Februari 2026 - 08:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banjarmasin, // PropamNewstv.id – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mengamankan penerimaan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terus mengintensifkan langkahlangkah strategis penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) Tri Wibowo mengatakan,
salah satu upaya yang dilakukan melalui penagihan pajak dengan penyampaian 150 surat paksa secara serentak pada Jumat, 13 Februari 2026 dengan total tunggakan Rp47.819.174.302,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga
ratus dua rupiah).

Langkah ini merupakan tindakan lanjutan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran pajak setelah diterbitkannya Surat Teguran.
KPP di wilayah Kalimantan Selatan secara total menerbitkan 81 Surat Paksa dengan nilai tunggakan sebesar Rp29.768.547.112,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah).

“Adapun rinciannya yaitu, KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan 15 Surat Paksa, KPP Pratama Banjarbaru 14 Surat Paksa, KPP Pratama Barabai 23 Surat Paksa, KPP Pratama Batulicin 16 Surat Paksa, KPP Pratama Tanjung 5 Surat Paksa, dan KPP Madya Banjarmasin 8 Surat Paksa,” kata Triwibowo, Kamis (19/2/2026).

Sementara itu, KPP di wilayah Kalimantan Tengah menerbitkan 69 surat paksa dengan nilai tunggakan Rp18.050.627.190,- (delapan belas miliar lima puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah). Secara rinci, KPP Pratama Palangkaraya menerbitkan 26 Surat Paksa, KPP Pratama Sampit 24 Surat Paksa, KPP Pratama Pangkalanbun 12 Surat Paksa, dan KPP Pratama Muara Teweh 7 Surat Paksa.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Selain bertujuan menindak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, upaya penegakan hukum ini juga merupakan wujud keadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan instansi terkait guna memastikan proses penagihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Apabila setelah penyampaian surat paksa Wajib Pajak tetap tidak melunasi kewajibannya, maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum lanjutan berupa penyitaan hingga pelelangan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, menjelaskan sebelum menempuh
langkah penegakan hukum, pihaknya telah mengutamakan pendekatan persuasif serta memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Anton mengimbau agar seluruh Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktusehingga dapat terhindar dari sanksi administratif maupun tindakan penagihan.

Peningkatankepatuhan pajak diharapkan mampu menjaga penerimaan negara guna mendukung
pembangunan nasional.

Berita Terkait

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban
PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN
Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes
Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang
LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Selasa, 17 November 2026 - 16:35

PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN

Selasa, 17 November 2026 - 16:32

Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes

Selasa, 17 November 2026 - 14:27

Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah

Selasa, 17 November 2026 - 14:10

28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Selasa, 17 November 2026 - 13:47

Cegah Karhutla Berulang, Pasis Sesko TNI Audiensi dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x