
KALSEL //propamnewstv.id/ –Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan road show ke 6 kabupaten, yaitu Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Tengah. Diselenggarakan pada Senin dan Selasa (9-10 November 2026);
Tujuan road show, untuk berdialog dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Kabupaten, serta mendengarkan dinamika dan problem pengupahan di kabupaten bersangkutan, termasuk penerapan dari UMP yang sudah ditetapkan pada setiap akhir tahun.
Terungkap sejumlah persoalan, terkait ketenagakerjaan dan upah, dalam setiap kali dialog dengan Dinas Ketenagakerjaan dan anggota Dewan pengupahan.

Salah satu kenyataan yang ditemukan dalam road show tersebut, ternyata di Kalimantan Selatan baru 5 kabupaten yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), yaitu Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tabalong.

Terdapat 3 kabupaten yang sudah membentuk Dewan pengupahan, namun belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), yaitu Tanah Laut, Tapin dan Balangan.
Sementara itu, terdapat 5 kabupaten yang belum memiliki Dewan Pengupahasn, yaitu Barito Kuala, Banjar, HSS, HSU dan HST.
Ketiadaan data yang akurat menyangkut inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan Dewan Pengupahan Kabupaten tidak menetapkan UMK, padahal tidak jarang kabupaten tersebut ekonominya bertumbuh dengan keberadaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah temuan menarik dari kegiatan road show ini antara lain, di Balangan, terungkap dalam dialog, bahwa jumlah usia produktif yang mencapasi 93 ribu, ternyata hanya 4 ribu yang bekerja di sektor tambang, sementara sekitar 30 ribu penduduk masih bekerja di sektor pertanian. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa pertambangan yang nampak terlihat besar, ternyata tidak terlalu berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Pekerja yang jumlahnya 4 ribu dengan besaran gaji rata-rata di atas UMP tersebut, juga sebagian besar tidak membelanjakan uangnya di Balangan, sehingga tidak memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi di Balangan itu sendiri.
Di HSU, Dinas Ketenagakerjaan digabung dengan DPMPTP. Dengan ketiadaan desk khusus ketenagakerjaan, maka Dewan Pengupahan juga tidak menjadi prioritas. Selain karena belum adanya industri padat karya yang merekrut banyak tenaga kerja. Sebagian besar usia produkrif, bekerja di sektor informal.
“Di Amuntai ini ekonomi digerakkan oleh UMKM, jumlah UMKM di HSU mencapai 35 ribu. Karena yang terbesar UMKM, maka sulit bagi HSU menetapkan UMK, namun kedepan gagasan membentuk Dewan Pengupahan, akan menjadi pertimbangan, mengingat perannya yang sangat strategis untuk turut memikirkan persoalan ketenagakerjaan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Ir Ismarlita, Kepala DPMPTSP HSU.
Begitu juga di HST, akan berkomitmen membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten, guna mewadahi dan memfasilitasi perjumpaan antara Apindo yang menghimpu para pengusaha, serta serikat pekerja, yang mewakili pekerja.
“Dengan kedatangan Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel, dan mendengarkan berbagai penjelasan terkait alasan perlunya Dewan Pengupahan, kedepan kami akan memikirkan untuk membentuknya di Hulu Sungai Tengah,” kata Rapinorrahman, Kepala Disperinakerkop UMKM HST.
Sekalipun Dewan Pengupahan Kabupaten bersifat opsional, namun penting juga bagi kabupaten membentuk Dewan Pengupahan, termasuk membentuk LKS Tripartit, sebagai wadah bagi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah untuk membicarakan dinamika ekonomi lokal, guna memberikan masukan kepada kepala daerah dalam membuat kebijakan ekonomi.
Tim Dewan Pengupahan Kalsel yang turut serta dalam road show berjumlah 27 orang, selain dari tim dari Dinas Ketenagakerjaan, juga pengurus DPP Apindo Kalsel yaitu Haris Makkie, IBG Dharma Putra, Anton Simbolon, Herlina dan Noorhalis Majid, serta dari Serikat dan Federasi buruh, antara lain Wahyu Utami, Zulfikar, dan pengurus lainnya.
Mengingat pentingnya mendorong keberadaan Dewan Pengupakan Kabupaten, selanjutnya, Dewan Pengupahan Kalsel merencanakan melakukan road show lanjutan ke kabupaten lainnya, terutama yang sudah menentukan UMK, antara lain Tanah Bumbu dan Kotabaru. (nm)
Tim//red


