Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo Subianto: Klaim Sukses atau Kegagalan Terselubung ?

- Reporter

Selasa, 6 Januari 2026 - 02:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta // PropamNewstv.id – Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, tepat berusia satu tahun. Ia membuat banyak klaim keberhasilan: MBG telah menyasar 49 juta penerima manfaat dengan 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, dan menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.

Namun, temuan BBC News Indonesia dan analisis pengamat mengungkap sebaliknya.

Di beberapa daerah, ada dapur MBG yang sama sekali tidak mempekerjakan warga sekitar, upah para pekerja yang disebut “relawan” dianggap tidak transparan, dan minimnya keterlibatan usaha mikro.

Spanduk berwarna kuning kira-kira selebar satu meter terbentang di portal kompleks perumahan Parakan Indah Raya, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tulisannya: ‘Kami warga RT 04/RW 02 Komplek Parakan mendukung program MBG, tapi kami menolak dapur produksi MBG di lingkungan kami karena banyak efek negatif bagi lingkungan’.

Ketua RW 04, Badri, menyebut SPGG berdiri di tengah permukiman yang mayoritas warganya berusia lanjut—yang dikhawatirkan bakal mengganggu waktu istirahat mereka. Sementara, dapur makan bergizi gratis beroperasi 24 jam.

Pihak pemilik SPPG, kata Badri, juga tidak menunjukkan iktikad baik karena diklaim telah berbohong. Kepada warga, mereka sebelumnya menyampaikan bakal mendirikan kantor yayasan amal zakat, bukan dapur makan bergizi gratis.

“Warga saat itu merasa senang, karena bisa beribadah, bersedekah. Dari awal sama sekali tidak menyebutkan bakal dibangun dapur MBG di sana.”

Di Cirebon, riak-riak penolakan juga mencuat.

Wiwik selaku Ketua RT 01 Perumahan Gunung Salak, Kota Cirebon, bilang komunikasi pihak SPPG dengan warga sangat terbatas.

“Mereka hanya izin secara lisan. Enggak ada surat, enggak ada komunikasi dengan warga. Padahal sebagai ketua RT saya harus dapat surat izin resmi,” ungkapnya.

MBG bermasalah dari hulu hingga hilir, bahkan diduga hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu. Baca temuan BBC News Indonesia tentang beragam persoalan dari berbagai kota itu. (Red)

Berita Terkait

Percepat Digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Kuningan Aktifkan IKD Seluruh Babinsa Kodim 0615
Personel Polres Balangan dengan Sigap Datangi Karhutla di Desa Kusambi Hulu
Personel Polres Balangan Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Teluk Mesjid
Polres Batola Panen 2,35 Ton Jagung Pipil di Cerbon, Dukung Swasembada Pangan 2026
*Polda Banten Peringati Hari Demokrasi Internasional, Dorong Penguatan Hak Asasi dan Nilai Demokrasi*
295 KK Terbantu, Kodim 1002/HST Kembali Salurkan Air Bersih untuk Warga Desa Perumahan
Polres Tabalong Bagikan Air Mineral kepada Masyarakat yang Antre BBM
SERAH TERIMA JABATAN DI LINGKUNGAN POLRES BALANGAN BERLANGSUNG KHIDMAT

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 16:20

Percepat Digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Kuningan Aktifkan IKD Seluruh Babinsa Kodim 0615

Jumat, 18 September 2026 - 15:22

Personel Polres Balangan dengan Sigap Datangi Karhutla di Desa Kusambi Hulu

Jumat, 18 September 2026 - 14:14

Personel Polres Balangan Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Teluk Mesjid

Kamis, 17 September 2026 - 14:30

Polres Batola Panen 2,35 Ton Jagung Pipil di Cerbon, Dukung Swasembada Pangan 2026

Kamis, 17 September 2026 - 14:16

*Polda Banten Peringati Hari Demokrasi Internasional, Dorong Penguatan Hak Asasi dan Nilai Demokrasi*

Kamis, 17 September 2026 - 13:52

Polres Tabalong Bagikan Air Mineral kepada Masyarakat yang Antre BBM

Kamis, 17 September 2026 - 13:46

SERAH TERIMA JABATAN DI LINGKUNGAN POLRES BALANGAN BERLANGSUNG KHIDMAT

Kamis, 17 September 2026 - 12:36

*Kapolda Kalsel Tinjau Langsung Korban Selamat KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin*

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x