Banjarmasin, // PropamNewstv.id – Saat ini banjir yang menimpa 9 dari 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan sejak Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026 saat ini masih terasa di beberapa wilayah rendah yang menerima turunan air dari Kota maupun Kabupaten lainnya.
Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Provinsi Kalimantan Selatan H Achmadi S Sos mengatakan, fokus Jajarannya saat ini penanganan bencana dulu, karena bencana masih terjadi di beberapa wilayah, utamanya di daerah yang rendah.
Dikatakan, bencana di Kabupaten Banjar, sudah sangat signifikan turun banjirnya, tetapi yang menerima limpahan air di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian wilayah lain di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kurau ini juga menerima dampak dari turunan bencana banjir dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Wilayah lainnya termasuk juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
“Hulu Sungai Utara juga ada tiga sungai yang mempengaruhi terjadinya bencana juga di sana. Dan di sana adalah rendah. Maka itu juga masih terjadi rendaman yang cukup signifikan seperti di Danau Panggang, kemudian di Pondok Bebaris, Sungai Pandan, nah ini juga masih terjadi, dan ini penurunan juga siknifikan. Alhamdulillah asal tidak terjadi hujan, di hulunya tidak terjadi hujan,” ujar Achmadi.
Pengaruh lainnya dari air pasang laut yang juga masih normal, makanya segera akan turun. Segera cepat akan turun. Termasuk juga di Kabupaten Barito Kuala, Mendastana, Jejangkit, Sinarbaru dan lain-lain di daerah situ memang juga ada dampak juga. Itu turunan dari Kabupaten Banjar. Sementara Tapin juga masih di lokasi Marga Sari. Beberapa wilayah yang memang dampaknya mereka berada di bawah, di lengkungan, atau istilahnya mangkokan.
“Kita 2026, mempersiapkan itu bagaimana caranya pendirian-pendirian Kampung Siaga Bencana yang merasakan dampaknya mereka berada di bawah di lengkungan, mangkokan seperti itu,” Achmadi menambahkan.
Ditegaskan Haji Madi, jika tidak masuk dalam Kampung Siaga Bencana dengan lumbung-lumbung sosialnya dengan harus segera dilakukan mitigasi, kesiap-siagaan.
Dalam mewujudkan hadirnya Negara dalam mengatasi bencana, dilakukan langkah-langkah strategis di 2026. Tapi mengingat lagi anggaran yang tersedia dan efisiensi anggaran yang mengurangi peran dinas sosial dalam langkah untuk penanganan bencana.
“Untuk Kabupaten dan Kota, kami berharap itu juga terus meningkatkan perannya. Tidak hanya berharap dengan Provinsi saja, termasuk juga kami juga tidak perlu berharap dengan Pusat juga. Tapi Kabupaten Kota karena mereka ada memiliki wilayah, memiliki Warga, dan ini tentunya juga sangat penting peran daripada Kabupaten Kota untuk penanganan warganya. Jangan sampai nanti mereka tidak tahu atau tidak siap dengan terjadinya bencana,” Haji Madi mengingatkan.
Achmadi mengingatkan, pengalaman di 2021 sudah cukup berkaca bahwa itu akan harus melibatkan semua unsur dari Kabupaten dan Kota, kemudian Provinsi, maupun juga Pusat. Pengalaman-pengalaman itu menjadikan dasar untuk bisa berubah untuk lebih baik lagi dalam penanganan bencana. (Red)