Pemerintah Gugat Rp4,8 T Perusahaan Terkait Bencana Ekologis di Sumatra, Efektivitas Dipersoalkan

- Reporter

Kamis, 22 Januari 2026 - 03:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMATRA //propamnewstv.id – Pemerintah menggugat sejumlah perusahaan terkait bencana ekologis di Sumatra dengan nilai ganti rugi sebesar Rp4,8 triliun. Pemerintah mengklaim juga mencabut puluhan izin perusahaan. Sejauh mana efektivitas langkah ini?

Gugatan pemerintah, yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup, ditujukan dalam rangka “menegakkan keadilan ekologis dan prinsip penegakan hukum tanpa tebang pilih.” Ada enam perusahaan yang digugat dengan nilai sebesar lebih dari Rp 4 triliun.

Ini bukan kali pertama pemerintah mengambil strategi serupa. Pada 2016, misalnya, pemerintah menggugat satu perusahaan di Sumatra Selatan setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nilai gugatannya mencapai Rp758 miliar.

Berselang sebentar dari pengumuman gugatan, pemerintah, kali ini lewat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), mencabut izin operasional 28 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat yang “terbukti melakukan pelanggaran.”

Konteks “pelanggaran” di sini, klaim pemerintah, salah satunya adalah berkontribusi terhadap bencana banjir maupun longsor.

Sejumlah organisasi sipil lingkungan menyebut langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada gugatan hukum, tapi juga sampai tahap pengawasan.

Pasalnya, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, eksekusi putusan hukum yang timbul dalam gugatan dipandang tidak bertaji.

Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memperlihatkan selama periode 2015 sampai 2022, Kementerian Lingkungan Hidup—dulunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—telah melaksanakan gugatan sebanyak 31 kali dengan 21 di antaranya sudah diputus tetap (inkracht) oleh pengadilan.

Dalam putusan tersebut, total ganti rugi atas kerusakan jumlahnya menyentuh Rp 20,79 triliun.

Persoalannya, “yang dibayarkan [korporasi] belum mencapai setengahnya,” kata aktivis Walhi Indonesia.

“Selama periode itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengaku kesulitan untuk mengeksekusinya karena mekanisme perdata tidak memiliki daya paksa,” imbuhnya.

Sedangkan soal pencabutan izin, perwakilan Greenpeace Indonesia mengingatkan agar setelahnya pemerintah “jangan sampai kembali mengalihkan penguasaan lahan untuk jadi ladang bisnis kepada segelintir pihak.”

“Sudah ada ribuan nyawa yang hilang akibat bencana, [dan] pemerintah mesti menempatkan keselamatan rakyat di atas keuntungan ekonomi,” tegas narasumber dari Greenpeace Indonesia itu.

Berita Terkait

Sinergi TNI-Polri, Pilbakal Antarwaktu Desa Kadundung Berjalan Aman dan Lancar
Sinergi Tetap Terjaga! Pimpinan Media Propam News TV Sambut Hangat Pemindahan Tugas Kapolsek Pagelaran ke Polsek Cimanggu, Siap Terus Bersinergi di Lembah Gunung Karang
Road Show Dewan Pengupahan Kalsel
Bupati Sintang Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD
Manunggal Dan Tanggap, Dandim 1002 HST Sampaikan Dukungan Operasi Zebra Intan 2026
Pungli di Disdik Kota Bandar Lampung Diduga Sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif, Mantan Kadisdik Diduga Terlibat
Operasi Zebra Kapuas 2026 Dimulai, Polres Sekadau Kerahkan 25 Personel
Dukung perogram ketahanan pangan Gapoktan tani Mekar sejahtera, Rampung kan pembangunan irigasi perpompaan ( irpom ).

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:14

Sinergi TNI-Polri, Pilbakal Antarwaktu Desa Kadundung Berjalan Aman dan Lancar

Senin, 16 November 2026 - 15:08

Sinergi Tetap Terjaga! Pimpinan Media Propam News TV Sambut Hangat Pemindahan Tugas Kapolsek Pagelaran ke Polsek Cimanggu, Siap Terus Bersinergi di Lembah Gunung Karang

Senin, 16 November 2026 - 15:01

Road Show Dewan Pengupahan Kalsel

Senin, 16 November 2026 - 14:55

Bupati Sintang Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD

Senin, 16 November 2026 - 14:49

Manunggal Dan Tanggap, Dandim 1002 HST Sampaikan Dukungan Operasi Zebra Intan 2026

Senin, 16 November 2026 - 14:32

Operasi Zebra Kapuas 2026 Dimulai, Polres Sekadau Kerahkan 25 Personel

Senin, 16 November 2026 - 14:27

Dukung perogram ketahanan pangan Gapoktan tani Mekar sejahtera, Rampung kan pembangunan irigasi perpompaan ( irpom ).

Senin, 16 November 2026 - 14:19

Perkuat sinergi informasi sektor pertanian, empat awak media silahturahmi dengan petugas PPL pertanian kecamatan Rancaekek.

Berita Terbaru

Berita

Road Show Dewan Pengupahan Kalsel

Senin, 16 Nov 2026 - 15:01

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x