Sumatra // propamnewstv.id — Rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menuai keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Panglima Satbel Pers DPP PWDPI, Dedi Supiandi, menilai bencana ini bukan semata-mata fenomena alam, namun kuat diduga akibat ulah oknum yang merusak hutan demi kepentingan pribadi.
Menurutnya, penebangan pohon secara ilegal serta aktivitas merusak alam lainnya telah mempercepat terjadinya bencana banjir bandang dan longsor yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, bahkan hingga memakan korban jiwa.
“Saya meminta pemerintah pusat dan aparat hukum untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti menjadi penyebab kerusakan hutan. Jangan ada lagi pembiaran,” tegas Dedi Supiandi.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pembiaran oleh pihak-pihak berwenang di daerah yang seharusnya menjaga kelestarian lingkungan. Akibatnya, alam seolah “marah” dan memberikan dampak yang sangat fatal bagi masyarakat.
“Jika seluruh aparat dan pejabat daerah peduli dan menjaga lingkungan, musibah dahsyat seperti ini bisa dicegah. Ini pelajaran besar bagi kita semua agar tidak terulang kembali,” ucapnya.
Atas nama organisasi, ia menyampaikan rasa duka mendalam kepada korban dan keluarga yang terdampak bencana.
Dedi menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak—mulai dari masyarakat, tokoh agama, hingga pemerintah—untuk menjaga fasilitas umum, kawasan hutan, serta tata ruang kota yang semestinya dilindungi. Keserakahan manusia dalam menebang pohon, menambang, dan merusak bentang alam disebutnya sebagai akar utama dari bencana.
“Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Sumatra, untuk meningkatkan kewaspadaan serta terus berdoa kepada Allah SWT. Kepada para pelaku perusak alam, bertobatlah! Karena tindakan tersebut sangat merugikan keselamatan lingkungan dan kehidupan banyak orang,” tutur Panglima Satbel Pers DPP PWDPI itu.
Di akhir pernyataannya, Dedi mendesak pemerintah pusat agar lebih proaktif dalam mengawasi potensi kerusakan lingkungan di daerah-daerah rawan bencana, termasuk Sumatra.
“Jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat?” tutupnya dengan nada tegas.
