
KALSEL //propamnewstv.id/ –Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, menolak usulan perluasan Peraturan Daerah (Perda) Ramadhan menjadi regulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) juga menolak usulan tersebut.
Sikap ini disampaikan melalui surat pernyataan resmi no. 111/LK3/XI/2026, yang dilayangkan langsung kepada DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).
Penolakan ini merespon dari pada usulan MUI Kalsel tertuang dalam surat Nomor A-124/DP-P/MUI-KS/SR/X/2026 dengan tajuk Penyelenggaraan Toleransi dan Ketertiban Kegiatan Masyarakat pada Bulan Ramadhan.

Sebab Perda Toleransi di tingkat Provinsi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan membatasi hak warga negara berdasarkan perbedaan keyakinan maupun latar belakang.

Meskipun dikatakan mengusung asas kebhinnekaan, inklusivitas, dan keadilan, LK3 menilai pengaturan aktivitas masyarakat selama Ramadhan tetap harus menjamin hak seluruh warga.
Mengingat Perda Ramadhan yang diatur di kabupaten/kota di Kalsel, seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sering menimbulkan polemik tersendiri. Terutama bagi warga non-muslim.
Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin, mempertanyakan urgensi dan skala prioritas usulan tersebut.
Menurutnya, masih banyak hal lain yang vital untuk mendapat perhatian MUI Kalsel. Misalnya saja soal bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan lingkungan, hingga masyarakat terdampak bencana.
“Perhatian MUI akan lebih bermakna jika diarahkan untuk menggerakkan umat menjawab persoalan tersebut. Ini terkesan reaktif dan terburu-buru,” nilainya.
Atas dasar itu, LK3 mendorong pemerintah daerah dan DPRD memprioritaskan regulasi yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Lima prioritas yang diusulkan meliputi:
Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Perda Krisis Ekologi.
Perda Perlindungan Kelompok Rentan.
Perda Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat.
Perda Pendidikan dan Literasi.
Pada tahap implementasinya, LK3 juga mendorong penguatan pendidikan toleransi, moderasi beragama, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman melalui peran organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah.
Oleh karenanya, desakan kepada DPRD Kalsel ditujukan untuk menindaklanjuti surat pernyataan sikap tersebut dengan memberikan respons dan sikap kelembagaan yang jelas.
Aspirasi masyarakat tidak seharusnya berhenti pada penerimaan dokumen administratif, tetapi perlu ditanggapi sesuai fungsi dan kewenangan DPRD.
“Kami berharap usulan tersebut dicabut dengan mempertimbangkan urgensinya serta potensi risiko konflik di tengah masyarakat pada masa mendatang,” harap Abdani.
Tim//red


