LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

- Reporter

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KALSEL //propamnewstv.id/ –Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, menolak usulan perluasan Peraturan Daerah (Perda) Ramadhan menjadi regulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) juga menolak usulan tersebut.

Sikap ini disampaikan melalui surat pernyataan resmi no. 111/LK3/XI/2026, yang dilayangkan langsung kepada DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Penolakan ini merespon dari pada usulan MUI Kalsel tertuang dalam surat Nomor A-124/DP-P/MUI-KS/SR/X/2026 dengan tajuk Penyelenggaraan Toleransi dan Ketertiban Kegiatan Masyarakat pada Bulan Ramadhan.

Sebab Perda Toleransi di tingkat Provinsi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan membatasi hak warga negara berdasarkan perbedaan keyakinan maupun latar belakang.

Meskipun dikatakan mengusung asas kebhinnekaan, inklusivitas, dan keadilan, LK3 menilai pengaturan aktivitas masyarakat selama Ramadhan tetap harus menjamin hak seluruh warga.

Mengingat Perda Ramadhan yang diatur di kabupaten/kota di Kalsel, seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sering menimbulkan polemik tersendiri. Terutama bagi warga non-muslim.

Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin, mempertanyakan urgensi dan skala prioritas usulan tersebut.

Menurutnya, masih banyak hal lain yang vital untuk mendapat perhatian MUI Kalsel. Misalnya saja soal bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan lingkungan, hingga masyarakat terdampak bencana.

“Perhatian MUI akan lebih bermakna jika diarahkan untuk menggerakkan umat menjawab persoalan tersebut. Ini terkesan reaktif dan terburu-buru,” nilainya.

Atas dasar itu, LK3 mendorong pemerintah daerah dan DPRD memprioritaskan regulasi yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Lima prioritas yang diusulkan meliputi:

Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Perda Krisis Ekologi.

Perda Perlindungan Kelompok Rentan.

Perda Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat.

Perda Pendidikan dan Literasi.

Pada tahap implementasinya, LK3 juga mendorong penguatan pendidikan toleransi, moderasi beragama, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman melalui peran organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah.

Oleh karenanya, desakan kepada DPRD Kalsel ditujukan untuk menindaklanjuti surat pernyataan sikap tersebut dengan memberikan respons dan sikap kelembagaan yang jelas.

Aspirasi masyarakat tidak seharusnya berhenti pada penerimaan dokumen administratif, tetapi perlu ditanggapi sesuai fungsi dan kewenangan DPRD.

“Kami berharap usulan tersebut dicabut dengan mempertimbangkan urgensinya serta potensi risiko konflik di tengah masyarakat pada masa mendatang,” harap Abdani.

 

Tim//red

Berita Terkait

Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang
Cegah Karhutla Berulang, Pasis Sesko TNI Audiensi dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah.
Ungkap Sindikat Pencurian Muatan Kontainer Bermodus Segel Palsu, Tiga Pelaku Diamankan Polsek KPL Banjarmasin
Polresta Banjarmasin Bongkar Jaringan Prostitusi Daring TPPO, Dua Mucikari Diamankan
Polres Banjarbaru Beri Penghargaan Bhabinkamtibmas dan Satkamling Teladan, Wujudkan Sinergi Keamanan Lingkungan
Perkuat Pencegahan TPPO di Wilayah Perbatasan, Waka Polsek Entikong Hadiri Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di PLBN

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:27

Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah

Selasa, 17 November 2026 - 14:23

Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi

Selasa, 17 November 2026 - 14:10

28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Selasa, 17 November 2026 - 13:47

Cegah Karhutla Berulang, Pasis Sesko TNI Audiensi dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Selasa, 17 November 2026 - 12:55

Polresta Banjarmasin Bongkar Jaringan Prostitusi Daring TPPO, Dua Mucikari Diamankan

Selasa, 17 November 2026 - 12:50

Polres Banjarbaru Beri Penghargaan Bhabinkamtibmas dan Satkamling Teladan, Wujudkan Sinergi Keamanan Lingkungan

Selasa, 17 November 2026 - 06:38

Perkuat Pencegahan TPPO di Wilayah Perbatasan, Waka Polsek Entikong Hadiri Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di PLBN

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x