ATAMBUA – //propamnewstv.id/-Komitmen membangun ketangguhan daerah kembali ditegaskan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Belu melalui pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespons Peringatan Dini (Pokja AMPD), yang digelar pada Senin–Selasa, 2–3 Maret 2026, di Hotel Nusantara 2.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) Tingkat Kabupaten Belu ini diikuti 60 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI–Polri, lembaga vertikal, BUMN/BUMD, NGO, media, hingga komunitas masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Belu, Kepala Pelaksana BPBD Belu, pimpinan OPD, perwakilan Polres Belu dan Dandim 1605 Belu, BMKG, PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, Forum PRB Belu, serta perwakilan PMI Provinsi NTT dan PMI Kabupaten TTU.
Didukung Program SIAP SIAGA
Ketua panitia yang juga Sekretaris PMI Kabupaten Belu, Yance Taek, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk kesiapsiagaan bencana.
Program tersebut selaras dengan kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana.
Melalui dukungan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Australian Red Cross, dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, PMI mendorong penguatan aksi antisipasi berbasis peringatan dini, termasuk pembentukan Pokja AMPD yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Belu.
Adapun tujuan pembentukan Pokja AMPD antara lain:
Memperkuat pilar adaptasi perubahan iklim dan aksi antisipasi
Membangun kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil)
Menyusun peran sub-pokja dalam manajemen informasi, aksi dini, hingga pendanaan
Memetakan rencana kerja aksi merespons peringatan dini
PMI: Bencana Harus Diantisipasi, Bukan Sekadar Ditangani
Ketua Harian PMI Kabupaten Belu, Theodorus F. Seran Tefa, dalam sambutannya menegaskan bahwa PMI tidak hanya bergerak saat tanggap darurat, tetapi juga aktif pada fase pra dan pascabencana.
“AMPD adalah pendekatan baru untuk mengaktifkan aksi dini sebelum bencana datang, sesuai peringatan dari BMKG. Ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan nyawa, harta benda, dan kerusakan infrastruktur,” tegasnya.
Ia mencontohkan banjir bandang yang melanda Dusun Boe, Desa Bauho, akibat luapan Sungai Baukama sebagai pengingat bahwa sistem peringatan dini harus dibarengi aksi cepat berbasis lokal dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Saat ini PMI Belu juga menjalankan Program SIAP SIAGA di Desa Bauho dan Desa Sadi guna mendukung Desa Tangguh Bencana (DESTANA) serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), termasuk kerja sama lintas batas dengan Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL).
—
Pemerintah: Pokja Harus Siap Bekerja
Asisten II Setda Belu, Rene Bara Bria, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PMI yang dinilainya progresif dan relevan dengan kondisi daerah.
“Saya membaca kop surat dari PMI tapi topiknya tentang bencana, ini luar biasa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Belu dan PMI harus semakin diperkuat, meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
“Kita tidak hanya selesai di kesiapsiagaan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Pokja yang dibentuk hari ini harus lahir dari orang-orang yang siap bekerja merespons bencana,” tegasnya.
Dengan pembentukan Pokja AMPD ini, PMI dan Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmen bersama mewujudkan Belu yang MANTAB — Masyarakat Aman dan Tangguh Bencana.
Red
