Pandeglang,//PropamNewsTV.id— Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang menantang Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kelayakan seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut, Jumat (27/03/2026).
Dorongan ini mencuat setelah munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program yang sejatinya ditujukan untuk menekan angka stunting sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Namun, di sejumlah sekolah dan desa di Kabupaten Pandeglang, implementasi MBG dinilai menyimpang dari ketentuan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan penelusuran DPD KNPI Pandeglang, menu yang disajikan sejumlah dapur MBG belum memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BGN RI Nomor 63 Tahun 2025. Di lapangan, ditemukan menu seperti roti kemasan, makanan ringan, spageti, hingga burger yang disajikan berulang kepada siswa.
“Menu seperti itu jelas tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang. Kandungan protein dan seratnya sangat minim,” ujar seorang wali murid di Kecamatan Cisata yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan serupa disampaikan wali murid di Kecamatan Patia. Ia mengaku anaknya kerap hanya menerima makanan berupa roti isi dan produk olahan kemasan saat program berlangsung.
“Katanya makan bergizi gratis, tapi yang diberikan justru seperti makanan ringan,” katanya.
Sekretaris DPD KNPI Pandeglang, Entis Sumantri, menegaskan persoalan tidak hanya terletak pada kualitas menu, tetapi juga minimnya pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok program.
Menurutnya, MBG seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar bahan pangan justru dipasok dari luar daerah, seperti Serang dan Jakarta.
“UMKM lokal hanya menjadi penonton. Padahal, program ini semestinya membuka ruang bagi mereka untuk terlibat aktif,” ujar Entis.
Hal senada disampaikan seorang pelaku UMKM di Kecamatan Cikedal yang mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam penyediaan bahan baku. Ia menilai dampak ekonomi dari program MBG belum dirasakan signifikan di tingkat lokal.
KNPI Pandeglang menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi, mulai dari pengawasan kualitas menu, transparansi pengelolaan dapur, hingga keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa.
Entis menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tujuan awal. Ia juga mendesak BGN untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pandeglang.
“Setidaknya ada 53 SPPG yang telah kami laporkan dan perlu ditindaklanjuti. Kami meminta langkah konkret segera dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, KNPI Pandeglang mendorong sinergi antara Satuan Tugas MBG daerah, dinas terkait, serta pemerintah desa agar pelaku UMKM, BUMDes, dan koperasi desa dapat menjalin kerja sama resmi dengan dapur MBG sebagai pemasok bahan pangan.
Sebagai bentuk keseriusan, KNPI Pandeglang berencana kembali mendatangi kantor BGN dalam waktu dekat melalui aksi lanjutan bertajuk “Demonstrasi Jilid II Halal Bihalal”.
“Program ini sangat baik dan mulia. Jangan sampai disalahgunakan oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi,” pungkas Entis.
Red