PONTIANAK, // PropamNewstv.id — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menunjukkan dukungannya terhadap proses perencanaan pembangunan daerah dengan menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (20/2/2026).
Kapolda Kalbar diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Kalbar Kombes Pol Yulia Agustin Selfa Triana.
Kehadiran unsur kepolisian menjadi bagian dari penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pembangunan.
Forum Perencanaan Pembangunan Daerah
Forum konsultasi publik RKPD merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Melalui forum ini, pemerintah provinsi mengundang berbagai pemangku kepentingan guna memberikan masukan terhadap program prioritas pembangunan tahun mendatang.
Acara tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi, anggota DPRD, Kepala Bappeda Provinsi, perwakilan Bappeda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan memastikan kebijakan pembangunan tidak disusun secara sepihak, tetapi mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat.
Fokus RKPD 2027: Digitalisasi Pemerintahan
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menekankan bahwa penyusunan RKPD harus adaptif terhadap perkembangan zaman.
Salah satu prioritas utama adalah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Digitalisasi birokrasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Selain itu, penerapan teknologi informasi juga berfungsi meminimalkan praktik penyimpangan anggaran karena sistem pengawasan dapat dilakukan secara lebih terbuka dan terintegrasi.
Pemerintah daerah menargetkan layanan publik ke depan dapat diakses masyarakat secara daring, sehingga mengurangi antreean pelayanan manual.
Ketahanan Pangan Jadi Agenda Strategis
Selain digitalisasi, pemerintah provinsi juga menempatkan ketahanan pangan sebagai fokus pembangunan tahun 2027.
Hal ini dinilai penting mengingat sektor pangan berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Program ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi pertanian, penguatan distribusi logistik, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah berupaya memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang sering dipengaruhi fluktuasi harga bahan pokok.
Peran Aparat Penegak Hukum
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.
Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.
Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran strategis dalam pengawalan program pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran negara dan pencegahan penyimpangan.
Kehadiran perwakilan Polda Kalbar pada forum tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk terlibat sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap penindakan.
Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Karorena Polda Kalbar menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Keamanan wilayah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.
Tanpa kondisi yang kondusif, program pemerintah sulit berjalan optimal.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Selain pengamanan kegiatan pembangunan, kepolisian juga berperan dalam edukasi hukum serta pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan preventif.
Harapan terhadap RKPD 2027
Forum konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Setiap program yang dirancang harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
Melalui keterlibatan berbagai pihak, dokumen RKPD 2027 akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah provinsi dalam menentukan arah pembangunan.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Dengan perencanaan matang dan pengawasan yang baik, program pembangunan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga transparan serta akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. ( Red )