GWI Dampingi Warga Cigeulis Ambil Sertifikat di BRI Cibaliung, Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hukum Nasabah

- Reporter

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandeglang, Banten , // PropamNewstv.id – 24 Februari 2026 -l Tim Investigasi Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) yang dipimpin M. Sutisna melakukan pendampingan terhadap warga Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, terkait pengambilan jaminan berupa buku sertifikat tanah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cabang Cibaliung.

Pendampingan tersebut berlangsung dalam suasana kondusif. Pihak BRI menyambut nasabah dan tim pendamping dengan ramah serta terbuka terhadap proses mediasi. Meski sertifikat belum dapat langsung diserahkan karena masih menunggu proses pengecekan data secara sistematis, pihak bank memastikan komitmennya untuk menyelesaikan proses tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam konfirmasi langsung kepada Kepala BRI Unit Cibaliung, disampaikan bahwa pihak bank akan segera melakukan verifikasi biodata dan administrasi guna memastikan pengembalian jaminan atas hak nasabah. Namun demikian, pihak bank meminta waktu maksimal 17 hari kerja untuk melakukan penelusuran dokumen, mengingat perlunya pengecekan arsip jaminan yang telah lama tersimpan.

“Kami dari pihak BRI akan melakukan pengecekan secara sistem dan administratif agar pengembalian jaminan berjalan sesuai ketentuan. Kami mohon waktu paling lambat 17 hari kerja,” ujar Kepala Unit BRI Cibaliung.

M. Sutisna menyampaikan harapannya agar pelayanan publik di lingkungan BRI semakin transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga masyarakat sebagai nasabah memperoleh kepastian hukum serta rasa aman dalam setiap proses administrasi perbankan.

Aspek Hukum dan Perlindungan Nasabah

Dalam konteks perbankan, pengelolaan dan pengembalian barang jaminan diatur secara tegas dalam perjanjian kredit serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Beberapa poin penting yang menjadi dasar perlindungan hukum antara lain:

Larangan Pengambilan Sepihak

Bank tidak diperkenankan mengambil atau menahan barang jaminan secara sepihak di luar ketentuan perjanjian kredit dan prosedur hukum yang sah.

Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, lembaga perbankan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah.

Eksekusi Hak Tanggungan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, proses eksekusi jaminan harus melalui mekanisme hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

Pengawasan Otoritas

Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan sesuai ketentuan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memastikan praktik perbankan berjalan sehat, transparan, dan berkeadilan.

Pendampingan ini menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik, agar hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Ke depan, diharapkan sinergi antara perbankan dan masyarakat dapat terus terjalin dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepastian hukum.

*Red

Berita Terkait

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.
Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.
PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Operasi Zebra Candi 2026, Polisi Bagikan Pamflet dan Stiker kepada Pengendara di Demak
Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:41

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.

Rabu, 18 November 2026 - 08:28

Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.

Rabu, 18 November 2026 - 06:58

PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 06:50

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Rabu, 18 November 2026 - 06:40

Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x