ANALISIS KASUS TANAH CARIK SOLOKAN JERUK – 10 TAHUN MENGGANTUNG

- Reporter

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

         Foto: Tim investigasi Media Propamnewstv

JAWA BARAT //propamnewstv.id/ Bandung.
I. EVIDENCE/ BUKTI & INDIKASI MALADMINISTRASI

 

IDari paparan yang bisa jadi bukti awal:
Fakta di lapangan indikasi pelanggaran Dampak

*.10 Tahun*

Menggantung* Langgar Asas Pelayanan Publik UU 25/2009 Pasal 15 : Wajib cepat,tepat ,tidak berbelit kepastian hukum hilang, potensi konflik horizontal*2.9x Datang ke BPN = Nol* Langgar SOP
Pelayanan BPN No. 1/2010 : Permohonan wajib selesai 5- 98 hari kerja Pelecehan hak warga atas informasi & layanan

*3. Jawaban ” tunggu Mediasi AS”* Indikasi Konflik of Interest .Siapa AS? Kenapa aset desa mediasi dengan pribadi?
Dugaan penguasaan tanahmegara oleh oknum

*4. ” Tunggu Senin” Berulang “Pola Delaying Tactics.BPN diduga sengaja ulur waktu Degradasi kepercayaan publik ke negara

*5.Aset Desa Tak Jelas Status* Longgar UU 6/2014 Desa Pasal 76: Aset desa wajib dicatat & dilindungi.
PP 18 / 2021 Pasal 65: Tanah cantik = tanah desa, tidak boleh diperjualbelikan Potensi pidana
Penggelapan aset UU 31/1999

Evidence Tambahan
Yang Wajib di kumpulin sekarang :

1. Buku C Desa Solokan Jeruk: Buktitanah carik tercatat sebagai aset desa
2.Peta Bidang & Citra Satelit 2024 vs 2026 :
Lihat perubahan penguasaan fisik.
3.Dirat 9x Kunjungan ke BPN : Ada tanda terima ?
Kalau ga ada, BPN bisa ngiles, ga pernah datang ” .
4.Rekaman ” Tunggu Senin ”
Diam – diam ini bukti maladministrasi.

II.ARGUNENTASI / DASAR HUJUM BUAT GEBRAK BPN

BPN ga bisa ngeles, Ini 4 UU yang mereka tabrak.

1. UU 5/1960 UU PA Pasal 9: Negara kuasai tanah untuk kemakmuran rakyat . Tanah cantik = untuk rakyat desa .Kalau 10 tahun ga jelas = negara gagal.

2.UU 6 / 2014 Desa Pasal 76 ayat 1: Aset desa dilarang diserahkan ke pihak lain,
. kalau ” AS” itu swasta / perorangan.Mrdiasi itu ilegal.

3.UU25 / 2009 Pelayanan Publik Pasal. 15 :
Penyelenggara wajib beri kepastian waktu
” Tunggu Senin” 10 tahun = pidana Pasal 54: 1 tahun penjara .

5.Pelpres 20/2015
BPN : Tugas BPN adalah daftar ,ukur, petakan, Bukan ” mediasi” tak berujung.
Mediasi hanya jika ada sengketa.Kalau aset desa clear,BP N wajib terbitkan NIB & sertifikat.

Jerat Hukum Buat OknumBPN

@. UU Tipikor Pasal 3 : Penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara/desa Ancaman 20 tahun.
2. KUHP Pasal 421:
3. Pejabat yang paksa orang untuk tidak melakukan yang seharusnya.Ancaman 2,8 tahun .
3. UU 30/ 2014
Administrasi Pemerintahan Pasal 80: Pejabat diam>10 hari= dianggap tokok .Bisa PTUN .

III. REASONING/ LOGIKA SEBAB – AKIBAT : KENAPA 10 TAHUN?

Logika BPN Kalau bersih sebab: Dokumen lengkap + tanah clear – Akibat: 98 hari kerja selesai, sertifikat HGB/ HPL desa terbit. –
Hasil : Desa bisa sewakan ,PAD naik .

Logika yang terjadi Sekarang Sebab: Tanah cantik ” basah” + ada oknum main. –
Akibat : BPN putar – putar jawaba + mediasi AS”
Hasil ; 10 tahun status abu – abu – Dugaan Motif
1. Land Banking : Ditahan biar NJOP rendah ,nanti diberi murah oleh “AS”
2.Penguasaan Fisik :
Sementara status gantung , AS” garap & nikmati hasil.
3.Hilanh Barang Bukti :
Dokumen C Desa ” hilang” biar bisa terbit SHM atas nama pribadi

Reasoning Kunci: ” Kalau BPN benar, 1 hari cukup terbitkan surat penjelasan.Kalau 10 tahun, berarti ada yang disembunyikan.”

Tim investigasi Jawa Barat
PropamNewsTv.id
Kaperwil jabar
Asep Saepulloh
Wakabiro Kodya bandung
Sali//red

Berita Terkait

Polresta Banjarmasin Ungkap 42 Kasus Narkoba, 50 Tersangka Diamankan
Berantas Perdagangan Orang, Polda Kalsel Ringkus Lima Tersangka Sindikat PMI Ilegal
Menjaga Rumah Terakhir Badak Jawa: Mengapa Konservasi Tak Boleh Memindahkan Takdir Alam & Kehormatan Peradaban Diuji dari Cara Merawat Kehidupan
Cegah Stunting Sejak Dini, Babinsa Koramil 1002-06/Barabai Dampingi Posyandu Sehati
Bertemu Gubernur Kalbar, Bupati Sintang Usulkan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Kabupaten Sintang
Dugaan Penganiayaan dan Pengeroyokan terhadap Jurnalis di Melawi, Kecamatan Ella, Publik Menanti Ketegasan Aparat Hukum
Gubernur Kalbar Pimpin Rakor Persiapan Hadapi Bencana Bantingsor Untuk Sintang dan Melawi
Pemdes Cilentung Gelar Musdes Penyusunan RKPDes Tahun 2027, Dorong Kemandirian dan Daya Saing Desa
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:56

Polresta Banjarmasin Ungkap 42 Kasus Narkoba, 50 Tersangka Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 14:51

Berantas Perdagangan Orang, Polda Kalsel Ringkus Lima Tersangka Sindikat PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 14:48

Menjaga Rumah Terakhir Badak Jawa: Mengapa Konservasi Tak Boleh Memindahkan Takdir Alam & Kehormatan Peradaban Diuji dari Cara Merawat Kehidupan

Jumat, 20 November 2026 - 14:44

Cegah Stunting Sejak Dini, Babinsa Koramil 1002-06/Barabai Dampingi Posyandu Sehati

Jumat, 20 November 2026 - 14:39

Bertemu Gubernur Kalbar, Bupati Sintang Usulkan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Kabupaten Sintang

Jumat, 20 November 2026 - 14:29

Gubernur Kalbar Pimpin Rakor Persiapan Hadapi Bencana Bantingsor Untuk Sintang dan Melawi

Jumat, 20 November 2026 - 06:13

Pemdes Cilentung Gelar Musdes Penyusunan RKPDes Tahun 2027, Dorong Kemandirian dan Daya Saing Desa

Jumat, 20 November 2026 - 06:10

Dukung Program Quick Wins Kapolri, Polres Banjarbaru Gelar Green Policing di Masjid

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x