Foto:Dewan Adat Dayak
KALBAR. //propamnewstv.id/–14 Agustus 2026 — Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Entikong mengundang unsur masyarakat dan organisasi terkait untuk menghadiri audiensi dengan Ketua Komisi II DPR RI dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap serta aspirasi masyarakat kawasan perbatasan Entikong.
Berdasarkan surat DAD Kecamatan Entikong Nomor 005/U/DAD-ETK/2026 tertanggal 14 Agustus 2026, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin, 17 Agustus 2026
Waktu: 11.00 WIB–selesai
Tempat: Gedung Serbaguna PLBN Entikong
Dalam surat tersebut, DAD Kecamatan Entikong menyampaikan bahwa audiensi merupakan momentum penting untuk menyampaikan pernyataan sikap masyarakat kepada Ketua Komisi II DPR RI.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat perbatasan dengan DPR RI untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di Kecamatan Entikong.
Masyarakat perbatasan Entikong ingin memastikan bahwa keberadaan kawasan strategis PLBN dan status Entikong sebagai salah satu pintu gerbang perbatasan Indonesia tidak hanya memberikan manfaat dari sisi fungsi lintas batas dan keamanan negara, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
11 Pokok Aspirasi Masyarakat Entikong
Dalam audiensi tersebut, masyarakat akan mendorong sejumlah agenda pembangunan yang dinilai penting dan mendesak, meliputi:
1. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Entikong.
2. Menjadikan Entikong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perbatasan.
3. Memprioritaskan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam aktivitas ekonomi di kawasan PLBN.
4. Penguatan sektor pendidikan bagi masyarakat kawasan perbatasan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.
6. Penguatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai sektor ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan pariwisata perbatasan berbasis potensi lokal dan kearifan masyarakat.
8. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
9. Kebijakan pembangunan khusus untuk wilayah perbatasan sesuai karakteristik dan kebutuhan kawasan.
10. Program khusus pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
11. Keadilan anggaran pembangunan bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
Mendorong Komisi II Menjadi Jembatan ke Pemerintah Pusat
Selain menyampaikan tuntutan dan aspirasi, masyarakat Entikong juga akan meminta Komisi II DPR RI memfasilitasi audiensi lanjutan di Jakarta.
Audiensi lanjutan tersebut diharapkan dapat mempertemukan perwakilan masyarakat perbatasan dengan Komisi DPR RI terkait, kementerian/lembaga pemerintah pusat, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
Langkah ini dinilai penting agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan kebijakan, program, dan penganggaran yang konkret.
Masyarakat Memilih Jalur Dialog dan Diplomasi
Tokoh masyarakat Entikong menegaskan bahwa penyampaian aspirasi akan dilakukan melalui jalur dialog, musyawarah, dan diplomasi.
Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat mendengar secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan.
Para tokoh masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar situasi di Entikong tetap aman dan kondusif. Karena itu, penyelesaian persoalan akan terus didorong melalui mekanisme komunikasi dan dialog dengan pemerintah.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik, bermartabat, konstitusional, dan melalui jalur diplomasi. Kami ingin pemerintah mendengar suara masyarakat perbatasan dan memberikan tindak lanjut yang nyata.”
Masyarakat Entikong berharap audiensi bersama Ketua Komisi II DPR RI menjadi awal dari langkah konkret pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.
Bagi masyarakat Entikong, pembangunan perbatasan bukan hanya tentang membangun fasilitas negara, tetapi juga tentang membangun kehidupan masyarakat yang berada di garis depan Republik Indonesia.
Entikong adalah beranda depan negara. Masyarakatnya harus menjadi bagian utama dari kemajuan kawasan perbatasan.
Tim//red