Foto:aksi Simbolis di Flyover Banjarmasin
KALSEL 8 Juli 2026 – Poros Pemuda Banjarmasin menggelar aksi simbolis dengan membentangkan spanduk di Flyover Banjarmasin, Selasa (8/7/2026) sekitar pukul 16.00 WITA. Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap minimnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran publik, khususnya terkait alokasi dana keamanan rumah Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan proyek Jembatan CUSA.
Aksi yang berlangsung pada jam sibuk itu menarik perhatian masyarakat dan pengguna jalan. Melalui spanduk yang dibentangkan, massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah dan DPRD Kota Banjarmasin membuka secara transparan seluruh informasi mengenai penggunaan APBD yang berkaitan dengan dua isu tersebut.
Koordinator Poros Pemuda Banjarmasin, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
> “Kami tidak sedang membangun opini tanpa dasar, tetapi menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari masyarakat sipil. Transparansi adalah hak publik, bukan pemberian dari pejabat. Jika anggaran keamanan rumah Ketua DPRD memang dialokasikan sesuai kebutuhan dan aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi tersebut kepada masyarakat,” tegas Abdul Rasyid.
Ia juga menyoroti proyek Jembatan CUSA yang dinilai perlu dibuka secara menyeluruh kepada publik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasannya.
> “Kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek Jembatan CUSA dibuka kepada masyarakat. Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat justru minim informasi. Transparansi adalah cara paling efektif untuk menghilangkan kecurigaan publik dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Abdul Rasyid, budaya pemerintahan yang tertutup justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya proaktif menjelaskan setiap kebijakan yang menggunakan APBD tanpa harus menunggu adanya aksi dari masyarakat.
> “Pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan yang mereka emban dibiayai oleh rakyat. Maka setiap kebijakan, setiap program, dan setiap rupiah anggaran harus siap diawasi. Semakin terbuka pemerintah, semakin kuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika informasi terus ditutup, ruang bagi pertanyaan dan kritik akan semakin besar,” ujarnya.
Aksi berlangsung damai di bawah pengawasan aparat kepolisian. Arus lalu lintas di sekitar Flyover Banjarmasin tetap berjalan normal meski sempat menjadi perhatian para pengguna jalan yang melintas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Ketua DPRD Kota Banjarmasin maupun pemerintah daerah mengenai tuntutan yang disampaikan Poros Pemuda Banjarmasin. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberi
Tim//red