JAM-BANTEN Desak BPKP dan APH Usut Dugaan Material Ilegal di Proyek KKP Senilai Rp10,9 M

- Reporter

Rabu, 8 Juli 2026 - 05:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto:Tataan Data Proyek Kecamatan Cinangka Serang Banten

 

BANTEN //propamnewstv.id/– Jaringan Aspirasi Masyarakat Banten (JAM-BANTEN) mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten serta Aparat Penegak Hukum untuk mengaudit dugaan penggunaan material ilegal pada proyek Laboratory for Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

 

Proyek senilai Rp10.940.635.000 yang dibiayai pinjaman Asian Development Bank (ADB) Loan No. 4283-INO itu diduga memakai material galian C tanpa izin lengkap dan tidak sesuai spesifikasi.

 

Sekretaris Umum DPP JAM-BANTEN, N. Sujana Akbar, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan tersebut.

  Foto:Lokasi Proyek

 

“Proyek yang didanai pinjaman luar negeri seperti ADB seharusnya sangat ketat dalam pengawasan material. Kami minta BPKP, APH, dan Inspektorat Jendral KKP turun langsung mengecek keabsahan dokumen material yang dipakai kontraktor,” tegas Sujana, Rabu (8/7/2026).

  Foto:Lokasi Sumber Matrial

 

Berdasarkan pantauan di lokasi Jl. Raya Carita, Umbul Tj., Kecamatan Cinangka, aktivitas pengerjaan lahan dan alat berat sudah berjalan. JAM-BANTEN mendesak PT Duta Cipta Mandiri selaku konsultan pengawas membuka data uji material dan dokumen asal-usul galian kepada publik.

 

“Wajib di audit oleh BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai amanat PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah jo. Perka BPKP No. 5 Tahun 2021, serta ketentuan dalam Loan Agreement antara ADB dan Pemerintah RI.”fungkasnya

 

Hingga berita ini diturunkan, PT Harizka Sarana Medika selaku kontraktor pelaksana dan Ditjen Perikanan Budidaya KKP belum memberikan keterangan resmi.

 

JAM-BANTEN menyatakan akan melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Banten, BPKP Perwakilan Banten, dan Komisi IV DPR RI jika tidak ada klarifikasi dari pihak terkait dalam waktu dekat.

 

 

 

(Tim/Red)

Berita Terkait

*Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Banten Buka Lomba Menembak Kapolda Cup 2026*
Kodim 1002/HST Kebut Pembangunan Empat Jembatan, Dua Armco Masuk Tahap Pengecoran
NURDIN BASIRUN BELUM JERA! BEBAS DARI PENJARA KEMBALI JADI MAFIA TANAH, KERJA SAMA OKNUM KRIMINALKAN WARGA DEMI 112 HEKTAR LAHAN
Dukung Program Pemerintah Desa, Sindangkarya Salurkan LKD Secara Langsung dan Transparan
Kamaludin Bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, Perkuat Pengawasan dan Transparansi Pelayanan Publik  
KETUA PWDPI KEPRI : DIDUGA ADA SKEMA KRIMINALISASI AGAR LAHAN BISA DIKUASAI
*Kapolda Kalsel Terima Silaturahmi BADKO HMI Kalsel, Bahas Kelangkaan BBM Subsidi*
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Direktur PT Media Propam Mohammad Lutfi,SH. Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Kejati Jawa Barat
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:33

*Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Banten Buka Lomba Menembak Kapolda Cup 2026*

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:27

Kodim 1002/HST Kebut Pembangunan Empat Jembatan, Dua Armco Masuk Tahap Pengecoran

Rabu, 8 Juli 2026 - 05:36

JAM-BANTEN Desak BPKP dan APH Usut Dugaan Material Ilegal di Proyek KKP Senilai Rp10,9 M

Rabu, 8 Juli 2026 - 05:10

NURDIN BASIRUN BELUM JERA! BEBAS DARI PENJARA KEMBALI JADI MAFIA TANAH, KERJA SAMA OKNUM KRIMINALKAN WARGA DEMI 112 HEKTAR LAHAN

Rabu, 8 Juli 2026 - 04:08

Dukung Program Pemerintah Desa, Sindangkarya Salurkan LKD Secara Langsung dan Transparan

Rabu, 8 Juli 2026 - 01:40

KETUA PWDPI KEPRI : DIDUGA ADA SKEMA KRIMINALISASI AGAR LAHAN BISA DIKUASAI

Rabu, 8 Juli 2026 - 01:34

*Kapolda Kalsel Terima Silaturahmi BADKO HMI Kalsel, Bahas Kelangkaan BBM Subsidi*

Rabu, 8 Juli 2026 - 01:09

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Direktur PT Media Propam Mohammad Lutfi,SH. Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Kejati Jawa Barat

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x