Foto: kegiatan Diskusi Publik.
BANTEN //propamnewstv.id/– Komitmen generasi muda dalam mengawal kebijakan publik kembali ditegaskan melalui kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG” yang digelar di Aula Kampus Institut Banten, Kota Serang, Senin (1/6/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemuda Berdampak bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Banten, Koordinator Pusat BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Banten, serta berbagai elemen kepemudaan lainnya.
Diskusi tersebut menjadi wadah dialog strategis yang menghadirkan tokoh pemuda, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk membahas pentingnya pengawasan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ketua BEM Institut Banten periode 2025–2026, Nana Supriatna, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Program MBG merupakan kebijakan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Program MBG merupakan kebijakan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya harus menjadi perhatian bersama. Mahasiswa harus hadir sebagai agen kontrol sosial yang memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Nana.
Sementara itu, Founder Pemuda Berdampak, Bagas Yulianto, menilai bahwa generasi muda harus mengambil peran aktif dalam setiap proses pembangunan nasional, termasuk dalam mengawasi berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia mengatakan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat secara nyata dalam membangun budaya pengawasan yang sehat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan bangsa. Melalui diskusi ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kontribusi nyata generasi muda untuk Indonesia. Program MBG harus dikawal bersama agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Bagas.
Dari tingkat nasional, Koordinator Pusat BEM PTMA se-Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus, menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan publik merupakan bagian penting dari fungsi demokrasi yang sehat dan konstruktif.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah yang dapat memberikan masukan serta pengawasan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah. Program MBG harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, kita dapat memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Yogi.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Permahi Banten periode 2025–2026, M. Nurul Hakim. Ia menekankan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Nurul menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pemuda dan mahasiswa bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Setiap kebijakan yang dibiayai oleh anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemuda dan mahasiswa bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola yang baik serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Melalui forum diskusi tersebut, para narasumber berharap lahir berbagai rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi pemuda dan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, para peserta diskusi berkomitmen untuk terus mendorong budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
sumber : bem institut Banten
Tim//red