Foto: Acara momentum nonton bareng di Diskusi Publik.
BANTEN //propamnewstv.id/– Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menggelar Diskusi Publik dan Nonton Bareng (Nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Caffe Rumah Kemasan, Kabupaten Pandeglang, Sabtu malam (23/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB hingga 01.00 WIB tersebut diisi dengan pemutaran film dokumenter dan dialog publik yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, masyarakat adat Pandeglang, serta para tamu undangan yang antusias mengikuti jalannya acara.
Acara ini turut dihadiri unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melalui Kesbangpol dan Dinas Koperasi, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, insan pers, Cipayung Plus Pandeglang, komunitas pecinta alam, unsur Polres Pandeglang, serta Kodim 0601 Pandeglang.
Ketua Pelaksana kegiatan, Entis Sumantri, menyampaikan bahwa agenda tersebut menjadi ruang pertemuan penting bagi pemuda, akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membahas kembali realitas pembangunan daerah yang terus bergerak dinamis.
“Dunia saat ini berada dalam situasi ketidakpastian pangan dan energi akibat perubahan iklim, perang geopolitik, dan gangguan rantai pasok global. Indonesia tentu tidak dapat berdiri di luar arus besar tersebut karena kebutuhan pangan dan energi nasional terus meningkat setiap tahun. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Kabupaten Pandeglang, sehingga kita harus banyak belajar dari Papua,” ujar Entis.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Atas nama jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Pandeglang periode 2025-2029, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan diskusi dan nobar ini sehingga berjalan aman, damai, dan kondusif. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyambutan maupun jamuan masih terdapat kekurangan, karena kegiatan ini dilaksanakan secara kolektif kolegial,” katanya.
Menurut Entis, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, persatuan, dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, M.Pd., mengatakan bahwa tema kegiatan “Membaca Kembali antara Pembangunan dan Jalan Tengah Keadilan Sosial, Menjaga Bumi dari Ketamakan dan Kekuasaan” menjadi refleksi atas tantangan pembangunan di daerah.
“Tema ini menggambarkan tantangan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, perlindungan masyarakat adat, serta potensi ketimpangan sosial yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk masyarakat pesisir selatan dan masyarakat adat Rancapinang,” ujarnya.
Saepudin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen KNPI dalam memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan.
“KNPI harus hadir sebagai ruang dialog yang sehat. Pembangunan daerah harus berjalan, tetapi tidak boleh meninggalkan nilai kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan suara masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, film dokumenter “Pesta Babi” dipilih karena mampu memberikan perspektif kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, kapitalisme, dan pengelolaan sumber daya alam dalam proses pembangunan di berbagai daerah, termasuk Pandeglang.
Diskusi berlangsung hangat dan kritis dengan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ekspansi pembangunan, potensi konflik agraria, pentingnya edukasi lingkungan, hingga perlunya kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat. Pemantik diskusi, Ahmad Syafa’at, M.H., turut memperdalam analisis peserta terhadap konteks lokal Pandeglang.
Kegiatan dipandu moderator Dety Ramadina dan dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan sehingga menciptakan suasana dialogis dan produktif. Para peserta juga diajak menyaksikan film dokumenter untuk memperkaya sudut pandang sebelum memasuki sesi diskusi mendalam.
Salah satu narasumber, Ari Supriadi, S.I.P., M.Tr.I.P., dosen STISIP Banten Raya, menyampaikan bahwa film dokumenter “Pesta Babi” harus dipahami sebagai bentuk kritik dan masukan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik yang disampaikan melalui berbagai saluran, baik media massa, aksi unjuk rasa, seni, musik, maupun film. Dalam ruang demokrasi, negara tidak boleh menutup akses publik untuk bersuara dan menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Menurut Ari, apabila terdapat kritik yang dianggap kurang tepat, maka seharusnya dijawab dengan narasi dan argumentasi, bukan dengan intimidasi ataupun pembungkaman.
“Kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan sesuai harapan masyarakat. Bisa jadi kebijakan hanya berorientasi pada kepentingan kelompok kecil dan mengabaikan kebutuhan rakyat kecil. Karena itu, kebijakan publik harus disusun secara rasional, komprehensif, melibatkan masyarakat secara penuh, dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa film dokumenter tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan yang dianggap keliru dan bukan untuk memecah belah persatuan bangsa.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Berlyana Henny V.S., SE., M.A., menyampaikan apresiasi kepada DPD KNPI Pandeglang atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada DPD KNPI Pandeglang yang telah memfasilitasi diskusi dan nobar film ini. Semoga seluruh peserta dapat mengambil sisi positif dari kegiatan ini untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, DPD KNPI Pandeglang berharap dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif pemuda dalam merumuskan gagasan serta langkah nyata demi pembangunan daerah yang adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Tim//red