“BUKAN PROGRAMNYA YANG SALAH,TAPI PELAKSANAAN DI DAPUR YANG TIDAK PATUH ATURAN”

- Reporter

Senin, 27 April 2026 - 04:10

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

                     Foto:WAKAPERWIL Media Propamnewstv Angkat Bicara Terkait Program MBG

 

BANTEN //propamnewstv.id/– Sejumlah kasus yang muncul dalam pelaksanaan makan Bergizi Gratis ( MBG ) belakangan ini memicu berbagai tanggapan di masyarakat.Namun, pandangan berbeda disampikan oleh wakaperwil kepala perwakilan wilayah media propam news tv dalam keterangan kepada wartawan,kamis kemarin. Ia menegaskan bahwa masalah yang terjadi bukan terletak pada konsep atau tujuan program, melainkan pada cara pelaksanaannya di lapangan yang jauh dari standar yang telah ditetapkan.

 

Menurutnya, program MBG yang digagas pemerintah sejatinya memiliki tujuan mulia dan di susun secara matang.”kalau kita lihat dari konsepnya, tujuan jelas sekali: memastikan anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang demi mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka. Rancangannya sudah disusun berdasarkan kajian mendalam,ada pedoman,ada standar yang jelas. Jadi tidak bisa dikatakan programnya yang salah,”ujarnya, Pandeglang Senin 27/04/2026.

 

“Namun,ia mengakui bahwa di lapangan ditemukan banyak penyimpangan yang menjadi akar dari berbagai masalah yang muncul,” ketika kita turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan , ternyata permasalahan utamanya ada di dapur penyedia makanan. Banyak di antara mereka yang tidak menjalankan prosedur operasional standar atau SOP yang sudah diatur dengan rinci,” tambahnya.

 

Beberapa bentuk ketidaksesuaian yang sering ditemukan di antaranya adalah:

Pengolahan makanan yang tidak higienis dan tidak sesuai jadwal yang ditentukan

Penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi syarat kualitas dan keamanan pangan

Cara penyimpanan, pendinginan,dan pengemasan yang salah sehingga menurunkan kualitas bahkan membuat makanan tidak layak konsumsi

Fasilitas dapur yang tidak memadai dan tidak memenuhi standar kesehatan

 

“Semua ini bukan kesalahan sistem,tapi kesalahan pelaksana yang lalai dan tidak disiplin.SOP itu dibuat bukan tanpa alasan, tapi untuk menjamin apa yang diterima masyarakat itu benar-benar aman dan bermanfaat. Kalau aturannya dilanggar, dampaknya pasti buruk,”tegasnya.

 

Ia juga menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak seharusnya berujung pada penghentian program, melainkan pada perbaikan sistem pengawasan dan penegakan aturan yang lebih tegas.” Jangan sampai tujuan baiknya hilang hanya karena ada sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah perketat pengawasan mulai dari penerimaan bahan, Proses pengolahan, sampai penyaluran Dapur yang terbukti melanggar harus bertindak tegas,baik dengan perbaikan wajib maupun penghentian operasional sampai memenuhi syarat,”ujarnya.

 

­Di akhir keterangannya,ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.” Mari kita perbaiki apa yang salah,bukan menghancurkannya apa yang sebenarnya baik . Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, manfaatnya pasti bisa dirasakan oleh orang,”pungkasnya.

 

 

Penulis:

 

Endang Suhendar S, E ( Red )

Berita Terkait

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.
Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.
PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Operasi Zebra Candi 2026, Polisi Bagikan Pamflet dan Stiker kepada Pengendara di Demak
Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
3.3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:41

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.

Rabu, 18 November 2026 - 08:28

Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.

Rabu, 18 November 2026 - 06:58

PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 06:50

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Rabu, 18 November 2026 - 06:40

Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x