KABUPATEN BANDUNG,//PropamNeqsTv.id/– Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal ini disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten yang digelar di Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum tersebut, Kang DS—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur jalan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi fokus utama pembangunan.
“Infrastruktur tetap menjadi prioritas karena akses jalan sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemacetan,” ujar Kang DS.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Cibaduyut yang kerap mengalami kemacetan, terutama pada pagi dan sore hari. Selain jalan, penataan drainase juga menjadi perhatian guna mengurangi genangan dan memperlancar aliran air.
Berdasarkan paparan Bapperida Kabupaten Bandung, pagu anggaran awal RKPD 2027 berada di kisaran Rp103 miliar. Namun, angka tersebut dinilai masih perlu dikaji ulang, mengingat adanya kebutuhan belanja strategis.
Kang DS berharap belanja modal pada 2027 dapat menembus lebih dari Rp1 triliun, sehingga dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung program pemerintah pusat di bawah Prabowo Subianto.
Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian serius. Pemkab Bandung akan mengoptimalkan pelatihan kerja melalui berbagai dinas, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan, termasuk program keterampilan bagi perempuan.
“Kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang, agar pelatihan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Kang DS juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui program Gertaman (Gerakan Tanami Halaman). Program ini mencakup pengembangan hortikultura, pembibitan tanaman, hingga peternakan ayam petelur guna memenuhi kebutuhan pangan, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, persoalan rutilahu menjadi sorotan penting. Tercatat sekitar 157 ribu rumah di Kabupaten Bandung memerlukan perhatian, dengan sekitar 45 ribu di antaranya masuk kategori prioritas perbaikan.
Sebagian rumah tersebut berdiri di atas lahan milik perusahaan perkebunan negara, seperti PT Perkebunan Nusantara, dan tanah carik, yang selama ini menjadi kendala dalam pemberian bantuan.
Namun, menurut Kang DS, terdapat peluang bantuan melalui APBN maupun APBD jika penghuni memiliki izin menempati lahan minimal 10 tahun, sehingga dapat diusulkan ke program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk itu, ia berencana berkoordinasi langsung dengan pihak PTPN guna mencari solusi terbaik.
“Harapannya, persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah seperti Pangalengan dan Pacira dapat segera dituntaskan,” pungkasnya.
Sumber I tryo
Red I PropamNeqsTv
