KUANSING,RIAU//Propamnewstv.id โ Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) diinstruksikan untuk kembali menjalankan rutinitas kerja pada Rabu (25/3/2026). Penegasan ini disampaikan menyusul berakhirnya masa libur panjang Idulfitri yang ditetapkan sejak 18 hingga 24 Maret 2024.
โ
โKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Drs. Muradi, M.Si, mengingatkan seluruh pegawai agar tidak menambah waktu libur tanpa alasan yang sah. Sebagai penanda dimulainya aktivitas perkantoran, Pemkab Kuansing akan menggelar apel bersama di lapangan Komplek Pemkab Kuansing pada Rabu pagi. Muradi menekankan bahwa kedisiplinan akan ditegakkan bagi siapa saja yang membolos.
โ
Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang sempat menjadi perbincangan, Pemkab Kuansing secara resmi memutuskan untuk tidak menerapkannya. Meskipun terdapat Surat Edaran Gubernur Riau yang memperbolehkan WFA, Muradi menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap bekerja secara luring (tatap muka).
โ”Hari ini batas terakhir libur panjang Idulfitri. Besok Rabu sudah mulai kerja seperti biasa. Jangan menambah libur tanpa alasan yang jelas,” tegas Muradi saat dikonfirmasi pada Selasa (24/3/2026).
โKeputusan tidak memberlakukan WFA ini didasari atas pertimbangan aksesibilitas wilayah di Riau yang dinilai masih kondusif. Berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa yang kerap terkendala kemacetan parah atau antrean transportasi umum, akses mudik di wilayah Riau dianggap relatif lancar melalui jalur darat.
โ”Kalau kita liburan ke Pekanbaru, bisa jalur darat dan tidak ada macet dan jaraknya yang dekat. Begitu juga kota lain di Riau. Jadi tidak perlu diberlakukan WFA,” tambah Muradi.
โ
โDengan masa libur yang telah berlangsung selama satu minggu, para ASN dinilai sudah memiliki waktu yang cukup untuk mengatur jadwal kepulangan mereka dari kampung halaman. Di sisi lain, masyarakat berharap kembalinya ASN ke kantor dapat langsung memberikan pelayanan publik yang optimal tanpa ada penundaan akibat pegawai yang mangkir.** cd/Red