Peredaran Rokok Ilegal Marak di Kec. Cikeusik. Kinerja Bea Cukai dan APH Dipertanyakan

- Reporter

Senin, 23 Februari 2026 - 14:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandeglang, // PropamNewstv.id-Dugaan maraknya predaran rokok ilegal berbagai merek di wilayah Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten seolah jadi alarm keras yang telat berbunyi.

Fenomena ini kembali menuai sorotan tajam banyak kalangan lantaran, Publik menilai diduga minimnya pengawasan dan tindakan nyata dari aparat terkait sehingga menimbulkan tanda tanya besar.

Salah seorang penjaga warung di kampung Rancaseneng, Desa Rancaseneng saat dikonfirmasi Aden, kepada media Propam News TV dirinya mengaku hanya bekerja, ia pun mengatakan bahwasanya toko tersebut milik bos nya bernama Raniti.

“Saya hanya kerja disini. soal pengiriman rokok tanpa pita cukai oleh sales itu bos saya Raniti yang lebih tahu.” Terangnya

Menanggapi kondisi ini, aktivis Ikatan Rakyat Reformasi (IKRAR) Kabupaten Pandeglan. M. Jihad, S.H menegaskan. Peredaran rokok tanpa cukai secara jelas sudah merugikan keuangan negara karena tidak memberikan kontribusi pajak cukai pada senin, (23/2/2026).

“Diduga lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pemasok dan pengusaha utama membuat peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Cikeusik terus berlangsung. “Ujarnya

IKRAR mendesak pemerintah indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan aparat penegak hukum (APH) lainnya, bertindak tegas terhadap produsen dan penjual.

Dasar Hukum Khusus (Lex Specialis) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah lex specialis dalam kasus peredaran rokok ilegal.

“Segera melakukan penindakan terhadap sumber distribusi utama yang dinilai memiliki peran besar dalam peredaran rokok ilegal tersebut. “Imbuhnya

Ia menyebut. Penanganan rokok tanpa pita cukai berada di ranah hukum, yang dilakukan oleh Bea Cukai (BC) bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kolaborasi Penegakan Hukum, meskipun Bea Cukai memiliki kewenangan utama, mereka berkolaborasi dengan Satpol PP dan aparat kepolisian, khususnya dalam operasi pasar dan razia rokok ilegal. ” Fungkasnya

“Penegakan hukum ini bertujuan melindungi penerimaan negara dan menekan peredaran rokok tanpa izin di pasaran. “Kata Jihad

Ikrar menyatakan. “Seharusnya, bea cukai dan aparat kepolisian segera melakukan langkah tegas untuk menertibkan aktivitas tersebut. Namun, kenyataannya, peredaran rokok ilegal semakin bebas. ” Tegas IKRAR

Hal ini memunculkan dugaan adanya “ladang basah” yang dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk meraup keuntungan pribadi, dengan konsekuensi negara mengalami kerugian besar.

“Pelaku yang menawarkan, menjual, atau menyediakan rokok tanpa pita cukai terancam penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Denda yang dikenakan minimal 2 kali dan maksimal 10 kali nilai cukai. “Tutupnya

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan pihak tetkait belum dapat dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi dan klarifikasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. //tim/red.

Berita Terkait

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban
PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN
Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes
Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang
LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Selasa, 17 November 2026 - 16:35

PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN

Selasa, 17 November 2026 - 16:32

Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes

Selasa, 17 November 2026 - 14:27

Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah

Selasa, 17 November 2026 - 14:10

28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Selasa, 17 November 2026 - 13:47

Cegah Karhutla Berulang, Pasis Sesko TNI Audiensi dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x