PANDEGLANG, // PropamNewstv – Muktap Sulaeman, Ketua Pergerakan Pemuda Munjul (PRDAM), mencuat dalam sorotan publik setelah secara tegas mempertanyakan kenaikan anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu 2024–2026 yang tercatat meningkat hingga Rp7,3 miliar.Rabu (13/02/2026).
Menurut Muktap, kenaikan anggaran tersebut perlu dikaji secara terbuka dan transparan, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat Pandeglang yang dinilai lebih mendesak untuk diprioritaskan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Berdasarkan data dokumen APBD Kabupaten Pandeglang, belanja gaji dan tunjangan DPRD pada 2024 dialokasikan sebesar Rp28.305.814.726 atau naik Rp1.792.694.518 dibandingkan APBD Murni 2024 sebesar Rp26.513.120.208. Pada 2025 dalam APBD Perubahan, anggaran tersebut meningkat signifikan menjadi Rp33.635.102.638 atau naik Rp5.329.287.912. Sementara pada 2026 kembali bertambah menjadi Rp33.884.534.212 atau naik Rp249.431.574.
Muktap Sulaeman menilai, jika kenaikan tersebut tidak didasarkan pada urgensi yang jelas, maka hal itu patut menjadi perhatian bersama. “Jika memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, untuk apa kenaikan belanja gaji dan tunjangan DPRD Pandeglang ini dilakukan? Kami di PRDAM akan terus mengawal dan memantau alokasi anggaran tersebut,” tegas Muktap.
Kenaikan anggaran terjadi pada sejumlah pos belanja. Uang representasi DPRD pada 2024 dialokasikan Rp1.034.670.000 dan naik menjadi Rp1.098.510.000 dalam APBD Perubahan. Pada 2025 meningkat menjadi Rp1.114.260.000 dan tetap pada angka tersebut di 2026.
Belanja tunjangan beras naik dari Rp188.292.000 (2024) menjadi Rp202.776.000 (2026). Tunjangan jabatan juga meningkat dari Rp1.500.271.500 pada 2024 menjadi Rp1.615.677.000 pada 2026.
Tunjangan alat kelengkapan DPRD naik dari Rp137.329.500 (2024) menjadi Rp150.910.200 (2026). Sementara tunjangan komunikasi intensif meningkat dari Rp5.775.000.000 (2024) menjadi Rp6.300.000.000 dalam dua tahun berikutnya.
Kenaikan paling signifikan terjadi pada tunjangan perumahan, dari Rp7.903.566.712 (2024) menjadi Rp12.700.000.000 (2026), atau naik Rp4.816.433.288. Sedangkan tunjangan transportasi naik dari Rp6.950.000.000 (2024) menjadi Rp9.030.000.000 pada 2025 dan 2026.
Melalui sikap tegasnya, Muktap Sulaeman menegaskan bahwa PRDAM akan terus berdiri di garis pengawasan publik demi memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pandeglang. (IRGi)
