Pandeglang, // PropamNewstv.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jaringan Aspirasi Masyarakat Banten (JAM-Banten) Kabupaten Pandeglang, N. Sujana Akbar, mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Provinsi (Banprov) di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.selasa(10/2/2026).
Desakan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta indikasi manipulasi pengalokasian dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025, yang dinilai telah menimbulkan gejolak dan menjadi sorotan publik.
Menurut N. Sujana Akbar, terdapat indikasi kuat ketidaktransparanan dalam pengelolaan dan pelaporan ADD, DD, serta Banprov, termasuk dugaan manipulasi LPJ/SPJ, pengelolaan BUMDes yang tidak terbuka, serta sejumlah pengadaan barang dan jasa desa yang dinilai janggal.
“Dugaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Negara harus hadir. Kami mendesak Inspektorat dan seluruh Aparat Penegak Hukum untuk segera turun tangan melakukan audit total, termasuk evaluasi LPJ dan SPJ Dana Desa Cigondang,” tegas Sujana Akbar kepada awak media.
Ia merinci sejumlah dugaan kejanggalan, di antaranya pengadaan alat mesin perahu, pengadaan ATK kantor desa, dan pengadaan laptop yang tidak transparan, serta penyaluran BLT-DD yang baru direalisasikan setelah adanya konfirmasi dari media. Selain itu, terdapat dugaan kejanggalan dalam realisasi hak kader Posyandu yang baru diberikan setelah terjadi gejolak dan aksi kader mendatangi Kantor Desa Cigondang.
Tak hanya itu, JAM-Banten juga menyoroti dugaan belum disalurkannya atau tidak transparannya insentif RT, RW, Guru Ngaji, dan Linmas, serta dugaan penyimpangan lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.
N. Sujana Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi masyarakat Desa Cigondang. Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Atas dasar itu, JAM-Banten mendesak Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit menyeluruh, evaluasi ulang LPJ/SPJ, dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum.///red//tim
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Desa Cigondang maupun pihak Kecamatan Labuan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
