GPMM Desak Inspektorat Audit Dana Desa Cigondang, Audiensi di Kecamatan Labuan Batal Sepihak

- Reporter

Senin, 9 Februari 2026 - 11:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandeglang, // PropamNewstv.id – Gerakan Pemuda Mahasiswa Melawan (GPMM) mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan ,kabupaten Pandeglang, provinsi Banten, Desakan tersebut muncul setelah audiensi yang telah dijadwalkan bersama pihak Kecamatan Labuan batal dilaksanakan secara sepihak.senin(9/2/2026).

Ketua GPMM, Rohmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat audiensi kepada Kecamatan Labuan untuk dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Labuan. Audiensi tersebut rencananya diikuti oleh 10 orang perwakilan GPMM dengan mengangkat isu utama dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) oleh oknum pejabat publik di Desa Cigondang.

Dalam surat audiensi tersebut, GPMM secara tegas meminta agar sejumlah pihak dihadirkan, di antaranya Kepala Desa Cigondang, Bendahara Desa Cigondang, Ketua BUMDes Desa Cigondang, serta Pendamping Desa Cigondang, guna memberikan klarifikasi atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

Namun, pada malam hari menjelang pelaksanaan audiensi, GPMM menerima surat dari pihak Kecamatan Labuan dengan Nomor: 200/41-Kec-Lbn/2026 perihal audiensi. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa Cigondang tidak dapat menghadiri audiensi karena adanya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga audiensi dinyatakan dibatalkan atau diundur.

Menanggapi hal tersebut, Rohmat menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pihak Kecamatan Labuan.

“Saya sangat kecewa dan miris. Pihak Kecamatan Labuan seharusnya mampu memberikan jawaban yang jelas. Mereka adalah tim monitoring, tetapi terkesan tidak mau membahas persoalan yang kami bawa. Masa sekelas tim monitoring tidak bisa memastikan kehadiran kepala desa,” ujar Rohmat.

Ia menambahkan, terdapat banyak dugaan serius terkait data fiktif dan dugaan penggelapan Dana Desa Cigondang yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dampak tersebut, menurutnya, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat, seperti terlambatnya penyaluran insentif guru nonformal, RT/RW, serta kader desa, yang baru disalurkan setelah adanya aksi demonstrasi.

“Kami sudah menerima beberapa pernyataan dan saat ini masih menunggu tambahan data untuk melaporkan dugaan praktik KKN ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

GPMM juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang untuk mengevaluasi kinerja Camat Labuan, serta mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang agar melakukan audit penggunaan Dana Desa di Desa Cigondang secara transparan dan profesional.

“Kami hadir mewakili rakyat yang tertindas, masyarakat yang awam, agar ada keadilan dan penegakan hukum yang benar-benar diterapkan pada tempatnya,” pungkas Rohmat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kecamatan Labuan maupun Pemerintah Desa Cigondang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis : Dedi kaperwil Banten

Berita Terkait

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban
PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN
Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes
Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang
LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Selasa, 17 November 2026 - 16:35

PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN

Selasa, 17 November 2026 - 16:32

Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes

Selasa, 17 November 2026 - 14:27

Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah

Selasa, 17 November 2026 - 14:10

28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Selasa, 17 November 2026 - 13:47

Cegah Karhutla Berulang, Pasis Sesko TNI Audiensi dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x