Pemerintah Gugat Rp4,8 T Perusahaan Terkait Bencana Ekologis di Sumatra, Efektivitas Dipersoalkan

- Reporter

Kamis, 22 Januari 2026 - 03:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMATRA //propamnewstv.id – Pemerintah menggugat sejumlah perusahaan terkait bencana ekologis di Sumatra dengan nilai ganti rugi sebesar Rp4,8 triliun. Pemerintah mengklaim juga mencabut puluhan izin perusahaan. Sejauh mana efektivitas langkah ini?

Gugatan pemerintah, yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup, ditujukan dalam rangka “menegakkan keadilan ekologis dan prinsip penegakan hukum tanpa tebang pilih.” Ada enam perusahaan yang digugat dengan nilai sebesar lebih dari Rp 4 triliun.

Ini bukan kali pertama pemerintah mengambil strategi serupa. Pada 2016, misalnya, pemerintah menggugat satu perusahaan di Sumatra Selatan setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nilai gugatannya mencapai Rp758 miliar.

Berselang sebentar dari pengumuman gugatan, pemerintah, kali ini lewat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), mencabut izin operasional 28 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat yang “terbukti melakukan pelanggaran.”

Konteks “pelanggaran” di sini, klaim pemerintah, salah satunya adalah berkontribusi terhadap bencana banjir maupun longsor.

Sejumlah organisasi sipil lingkungan menyebut langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada gugatan hukum, tapi juga sampai tahap pengawasan.

Pasalnya, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, eksekusi putusan hukum yang timbul dalam gugatan dipandang tidak bertaji.

Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memperlihatkan selama periode 2015 sampai 2022, Kementerian Lingkungan Hidup—dulunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—telah melaksanakan gugatan sebanyak 31 kali dengan 21 di antaranya sudah diputus tetap (inkracht) oleh pengadilan.

Dalam putusan tersebut, total ganti rugi atas kerusakan jumlahnya menyentuh Rp 20,79 triliun.

Persoalannya, “yang dibayarkan [korporasi] belum mencapai setengahnya,” kata aktivis Walhi Indonesia.

“Selama periode itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengaku kesulitan untuk mengeksekusinya karena mekanisme perdata tidak memiliki daya paksa,” imbuhnya.

Sedangkan soal pencabutan izin, perwakilan Greenpeace Indonesia mengingatkan agar setelahnya pemerintah “jangan sampai kembali mengalihkan penguasaan lahan untuk jadi ladang bisnis kepada segelintir pihak.”

“Sudah ada ribuan nyawa yang hilang akibat bencana, [dan] pemerintah mesti menempatkan keselamatan rakyat di atas keuntungan ekonomi,” tegas narasumber dari Greenpeace Indonesia itu.

Berita Terkait

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban
PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN
Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes
Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang
LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Selasa, 17 November 2026 - 16:35

PERNYATAAN SIKAP WARGA PERGURUAN MATHLA’UL ANWAR PUSAT MENES MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KE WILAYAH LAIN

Selasa, 17 November 2026 - 16:32

Pererat Ukhuwah dan Silaturahmi, Pimpinan Kader Muhammadiyah Gelar Pengajian Daerah di Masjid Maghfiroh Sukamanah, Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Kapolsek Menes

Selasa, 17 November 2026 - 14:27

Rapat Evaluasi Akhir 2026, Bupati Sintang “Tegur” OPD Yang Realisasi Anggaran Masih Rendah

Selasa, 17 November 2026 - 14:10

28 Sekolah se-Kecamatan Munjul Ikuti Lomba Tingkat II di Buper Gunung Puntang

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

Selasa, 17 November 2026 - 13:47

Cegah Karhutla Berulang, Pasis Sesko TNI Audiensi dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x