RIAU//Propamnewstv.id/ โ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2026 mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi penggunaan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang kini menembus angka 100 dollar AS per barel.
โ
โPlt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya kini sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk meresmikan aturan kerja dari rumah tersebut. Rencananya, WFH akan difokuskan pada hari Jumat guna memangkas biaya operasional kantor dan mobilitas kendaraan dinas.
โ”Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan listrik dan BBM, akan kita berlakukan WFH. Kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang karena tekanan global berdampak pada harga minyak,” ujar SF Hariyanto di Pekanbaru, Senin (30/3/2026).
โDalam skema yang dirancang, efisiensi tidak hanya menyasar sistem kerja, tetapi juga pengetatan aset daerah. SF Hariyanto menegaskan bahwa selama masa WFH, seluruh kendaraan dinas milik Pemprov Riau dilarang beroperasi dan wajib diparkir di kediaman penanggung jawab masing-masing.
โ”Kemungkinan akan diberlakukan hari Jumat. Jadi untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh dipergunakan. Harus di-standby-kan di rumah,” tegasnya. Selain itu, ia menginstruksikan pemutusan arus listrik untuk AC dan lampu di kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama akhir pekan, serta pembatasan penggunaan AC pada hari kerja biasa.
โMeski bekerja dari rumah, Plt Gubri menjamin bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Koordinasi antarpegawai tetap dilakukan secara daring. “Tetap kerja, jadi nanti hari Jumat itu kerjanya melalui Zoom saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan,” tambahnya.
โ
โSebagai langkah transparansi, setiap kepala OPD diminta melakukan evaluasi bulanan untuk membandingkan besaran tagihan listrik sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program terhadap penghematan anggaran daerah.
โDi sisi lain, kebijakan ini menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Andi (38), salah seorang warga Pekanbaru yang kerap mengurus perizinan, mengaku khawatir jika sistem WFH justru memperlambat birokrasi.
โ”Secara prinsip penghematan itu bagus, apalagi harga BBM naik. Tapi kami berharap sistem Zoom atau online itu benar-benar siap. Jangan sampai saat kami butuh pelayanan di hari Jumat, alasannya petugas sedang WFH dan responsnya jadi lambat,” ungkap Andi saat ditemui di area perkantoran Gubernur.** cd/red
