GARUT // propamnewstv.id – Gelombang protes mewarnai pusat pemerintahan Kabupaten Garut hari ini. Ribuan massa yang tergabung dalam aliansi aparatur desa se-Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menuntut kejelasan nasib mereka pasca terbitnya keputusan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Desa (DD) tahun anggaran mendatang.
Aksi yang bermula dari orasi di halaman kantor bupati ini berlanjut pada sesi audiensi yang berlangsung tegang namun kondusif. Dalam foto yang didapatkan dari lokasi kejadian, terlihat perwakilan aparatur desa dan kepala desa duduk satu meja dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut di ruang rapat setda. Mereka mengenakan seragam dinas (khaki) dan batik, tampak serius menyimak penjelasan dari pihak pemerintah daerah.
Isu utama yang diusung adalah penolakan keras terhadap wacana pemangkasan Dana Desa yang dinilai akan melumpuhkan operasional pemerintahan desa dan berdampak langsung pada kesejahteraan serta penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa.
Jeritan Hati Aparatur Desa Di sela-sela audiensi, Asep Saepuloh, salah satu perwakilan aparatur desa dari wilayah Garut Selatan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, meluapkan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa aparatur desa adalah ujung tombak pelayanan negara yang paling dekat dengan masyarakat, namun nasibnya seringkali terabaikan.
“Kami ini bekerja 24 jam melayani warga, Pak. Dari urusan lahir sampai meninggal, warga carinya ke desa. Kalau Dana Desa dipangkas drastis oleh pusat, operasional kami mati. Belum lagi nasib Siltap (Penghasilan Tetap) kami yang selama ini saja sering terlambat, apalagi kalau anggarannya dikurangi. Ini bukan cuma soal perut kami, tapi soal harga diri dan keberlangsungan pelayanan di desa. Kami minta Pemkab Garut jangan diam saja, harus berani menolak kebijakan pusat yang menyengsarakan ‘wong cilik’ di desa.” — Asep Saepuloh, Perwakilan Aparatur Desa.
Respon Bupati Garut Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., yang menerima langsung para perwakilan demonstran, menyampaikan rasa empatinya. Dalam pertemuan yang terekam pada gambar, Bupati yang akrab disapa Pak Syakur ini terlihat duduk bersama jajarannya, mencatat dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Syakur Amin menegaskan bahwa pihaknya berada di sisi yang sama dengan para aparatur desa. Ia berjanji akan segera membawa notulensi hasil audiensi hari ini ke kementerian terkait di Jakarta.
“Saya sangat memahami kegelisahan rekan-rekan aparatur desa sekalian. Saya tahu persis beban kerja bapak-ibu di lapangan sangat berat. Terkait keputusan pemerintah pusat soal rasionalisasi atau pemangkasan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Garut tidak akan tinggal diam. Hari ini juga, saya perintahkan tim anggaran untuk menyisir ulang APBD kita, mencari celah di mana kita bisa memberikan subsidi silang jika pusat benar-benar memotong anggaran.”
“Selain itu, saya pribadi akan memimpin surat rekomendasi penolakan pemangkasan ini ke Kemendagri dan Kemenkeu. Aspirasi ini logis dan manusiawi. Percayakan pada saya, kita akan kawal ‘nasib’ aparatur desa agar pelayanan kepada masyarakat Garut tidak terganggu.” — Abdusy Syakur Amin, Bupati Garut.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas antara perwakilan demonstran dan Pemkab Garut, di mana pemerintah daerah berjanji untuk transparan mengenai alokasi anggaran dan terus memperjuangkan hak-hak perangkat desa di tingkat nasional.
(Imam m Kabiro Garut)
