PANDEGLANG // propamnewstv.id – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I) Cisangu yang tengah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menuai sorotan warga. Pasalnya, pelaksanaan konstruksi yang bernilai miliaran rupiah ini diduga tidak sesuai dengan standar teknis dan terlihat dikerjakan secara asal-asalan.
Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV. Mahatama Karya dengan nomor kontrak 600.1.4.2/1127/SDA-DPUPR/2025 dan total anggaran mencapai Rp 7.621.699.300,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Sementara, konsultan pengawas yang tercatat adalah PT. Nadia Karya Persada.
Kritik datang dari warga sekitar lokasi pembangunan. Salah satu warga, Rohmat, menyampaikan kekhawatirannya terhadap mutu pekerjaan tersebut saat ditemui awak media di lokasi. Ia menilai bahwa pengerjaan fondasi dan konstruksi tembok irigasi tidak dilakukan dengan benar.
“Saya menduga ini pekerjaan tidak akan menghasilkan bangunan yang maksimal. Batu pondasi hanya diletakkan begitu saja tanpa digali atau diberi adukan terlebih dahulu. Bahkan lokasi yang masih tergenang air tidak dikeringkan saat pengerjaan. Ini jelas akan mengurangi kualitas bangunan,” ujar Rohmat.
Menurutnya, penggalian pondasi seharusnya memiliki kedalaman minimal 50 cm hingga maksimal 1 meter, agar mampu menahan tekanan air dengan baik. Jika tidak, maka bangunan dikhawatirkan akan mudah jebol saat debit air meningkat.
“Kalau ini benar adanya, maka patut dipertanyakan keseriusan pelaksana proyek. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya segera turun tangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan ini sebelum negara mengalami kerugian yang lebih besar,” tambahnya.
Senada dengan itu, seorang mantan konsultan teknik yang enggan disebutkan namanya turut meninjau lokasi proyek dan menyampaikan kekhawatirannya.
“Secara kasat mata, pelaksanaan ini terindikasi tidak sesuai dengan prinsip dasar teknik konstruksi irigasi. Saya akan mencoba menanyakan langsung kepada pihak konsultan pengawas dan melihat gambar rencana teknis dari tim perencanaan,” ungkapnya.
Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, belum ada perwakilan dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas yang dapat dimintai keterangan oleh awak media. Di lokasi, hanya tampak sejumlah pekerja lapangan yang enggan memberikan komentar terkait pengerjaan proyek tersebut.
Warga berharap pihak terkait, terutama DPUPR Provinsi Banten, dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik ini. Terlebih dengan nilai kontrak yang cukup besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.
(Red)
