Indramayu, // PropamNewstv.id – Senin,(9)2)2026),Aksi tersebut dipicu oleh dugaan minimnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama delapan tahun terakhir.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rancahan menuntut pemerintah desa membuka secara jelas dan rinci penggunaan APBDes kepada publik. Mereka menilai keterbukaan informasi anggaran merupakan hak warga sekaligus kewajiban pemerintah desa.
“Aparatur desa wajib transparan. APBDes itu uang rakyat, harus bisa dipertanggungjawabkan,” teriak salah satu orator dalam aksi.
Tak hanya menuntut transparansi anggaran, warga juga mendesak Kuwu Desa Rancahan untuk mengundurkan diri. Kuwu dinilai gagal menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel, sehingga memicu kekecewaan masyarakat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa terkait tuntutan warga tersebut.
(C.whita)
