Ratusan Emak-Emak Gampong Jawa Datangi Pendopo Bupati Aceh Timur, Tuntut Kejelasan Data Korban Banjir

- Reporter

Sabtu, 21 Februari 2026 - 00:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TIMUR, //PropamNewsTv.id— Ratusan warga yang didominasi kaum ibu dari Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, mendatangi pendopo bupati serta kantor camat setempat untuk menuntut transparansi data penerima bantuan korban banjir, Kamis (19/2/2026).

Aksi tersebut berlangsung setelah warga menemukan perbedaan signifikan antara jumlah keluarga terdampak banjir dengan daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi pemerintah daerah.

Menurut perwakilan warga, banjir yang melanda kawasan itu sebelumnya berdampak pada sekitar 1.300 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sekitar 900 KK sempat diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Namun, dalam daftar akhir yang diumumkan, hanya 131 nama yang dinyatakan memenuhi syarat.

“Kami hanya meminta kejelasan. Banyak rumah terdampak tetapi tidak masuk dalam data penerima,” ujar salah seorang warga dalam aksi tersebut.

Warga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Timur membuka secara transparan mekanisme pendataan dan verifikasi korban banjir. Mereka juga mendesak adanya penjelasan resmi terkait alasan pencoretan ratusan nama dari daftar penerima bantuan.

Sejumlah peserta aksi menyampaikan kekhawatiran adanya kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian prosedur dalam proses pendataan.

Pihak kecamatan disebut telah menerima aspirasi warga dan berjanji menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk ditindaklanjuti melalui evaluasi data.

Pengamat kebijakan publik menilai, persoalan pendataan bantuan bencana merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam regulasi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, transparan, dan tidak diskriminatif terkait layanan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Apabila ditemukan dugaan maladministrasi, masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme resmi, baik kepada pemerintah daerah, inspektorat, maupun lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia.

Perwakilan warga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa somasi atau teguran tertulis kepada pihak terkait apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.

Somasi merupakan peringatan resmi yang lazim digunakan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur hukum lebih lanjut, baik melalui gugatan perdata maupun laporan administrasi.

Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan verifikasi ulang secara terbuka guna mencegah konflik sosial di tengah masyarakat yang masih berupaya pulih dari dampak bencana banjir.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga tersebut.

SumberI info aceh Timur
Red I Az

Berita Terkait

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.
Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.
PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Operasi Zebra Candi 2026, Polisi Bagikan Pamflet dan Stiker kepada Pengendara di Demak
Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:41

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.

Rabu, 18 November 2026 - 08:28

Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.

Rabu, 18 November 2026 - 06:58

PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 06:50

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Rabu, 18 November 2026 - 06:40

Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x