//propamnewstv.id – Wacana pergantian direksi sejumlah bank milik negara disebut Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, tak lepas sebagai upaya untuk “menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan”.
Transparency International Indonesia (TII) mencatat dari 104 kursi di BUMN, 48,6%-nya (terbesar) diduduki oleh orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Gerindra.
Sebelumnya, keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Thomas Djiwandono telah diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Namun, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bilang wacana pergantian direksi itu disebabkan karena kredit bank di bank yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) “lebih menguntungkan pengusaha besar, daripada pengusaha kecil.”
Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky melihat Prabowo sedang membangun sistem ekonomi komando, yang menguasai setiap lapisan kebijakan ekonomi.
Bhima dan Yanuar menilai tujuan pergantian ini agar kucuran dana ke kebijakan strategis Prabowo berjalan lancar.
Namun, kata mereka, intervensi ini berpotensi menimbulkan kredit macet, dan lebih besar lagi yaitu pergejolakan ekonomi Indonesia.
Wacana pergantian direksi bank Himbara muncul di tengah rangkaian aksi mundur para pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat IHSG yang ambruk.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi di bank-bank anggota Himbara.
“Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie Sabtu (31/01).
Bank Himbara merupakan sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN.
Anggota Himbara yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN).
Himbara telah menjadi jaringan yang berfungsi memfasilitasi program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.
Sjafrie berkata, banyak bank negara maupun BUMN lainnya yang “kurang mendulang keuntungan bagi negara”.
