JABAR //propamnewstv.id/ –Kabupaten bandung tgl 23. 10. 2026. hari Jum’at perlakuan tidak mengenakan dan cenderung merendahkan profesi jurnalis kembali terjadi di lingkungan kedewanan.
Kali ini, sejumlah awak media yang melakukan peliputan pada agenda Reses anggota DPRD provinsi Jawa barat ( Jabar ), mengaku kecewa berat setelah hanya diberikan uang pengganti transportasi sebesar RP 50.000 oleh pihak panitia penyelenggara.’
Insiden ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan insan pers
Mengingat kegiatan Reses merupakan agenda resmi negara yang di biyayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ), Dengan alokasi anggaran publikasi dan kemitraan yang terbilang besar, nilai tersebut dinilai sangat tidak memanusiakan profesi wartawan yang bekerja di bawah payung UU. no 40 tahun 1999 tentang pers.”
Salah seorang jurnalis yang hadir dalam peliputan tersebut mengungkapkan kekecewaanya. Ia menilai panitia lokal atau sekretariat dewan ( Setwan ) yang mengelola anggaran Reses sama sekali tidak menghargai kontrol sosial dan diseminasi informasi yang dilakukan oleh media.”
Kami datang bukan untuk mengemis, kami datang murni untuk menjalan kan tugas jurnalistik, mengabarkan kepada publik apa saja aspirasi warga yang di serap oleh anggota Dewan terhormat. Namun melihat manajemen panitia yang hanya menyodorkan Rp 50.000 ribu, sedangkan di daptar buku tamu Hadir tertulis Rp 100.000. sesuai no nik KTP di meja panitia Reses.”
Ini sangat miris dan melukai perfesionalisme kami. Ongkos Bensin dan kuota untuk mengirim berita saja lebih dari itu.” Ujarnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan awak media semakin mendalam karena para anggota DPRD Jabar dikenal kerap meminta publikasi masif agar kinerja mereka di daerah pemilihan ( dapil ) terlihat oleh konstituen, ironisnya, apresiasi terhadap keringat para pemburu berita. “. Di lapangan justru berbanding terbalik Dengan anggaran fantastis yang melekat pada setiap kegiatan kedewanan.
Menanggapi semua ini, sejumlah organisasi kewartawanan lokal serikat bersama wartawan Indonesia DPW perovinsi Jawa barat, angkat bicara, mereka mendesak agar sekertaris DPRD ( Sekwan ) provinsi Jawa barat segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja panitia pelaksana kegiatan Reses dilapangan.”
Organisasi pers juga meminta transparansi mengenai pos anggaran fublikasi dan kemitraan media dalam kegiatan Reses tersebut , agar tidak ada dugaan pemotongan anggaran yang merugikan nama baik institusi DPRD.
Jika memang tidak ada anggaran kemitraan untuk media, katakan sejak awal secara profesional, jangan mengundang atau menerima wartawan, lalu memperlakukan mereka dengan nilai yang tidak layak seperti itu. Ini masalah Marwah profesi ,” tegas perwakilan salah satu asosiasi Fers lokal ( SWI DPW Jabar ).
Hingga berita ini di turunkan, pihak panitia penyelenggara acara, maupun perwakilan sekertariat DPRD provinsi Jawa barat, belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan dan kekecewaan pada awak media.”
Jurnalis : Asep saefulloh ( Asep G)
Tim//red