Kabupaten Tangerang —//PropamNewsTv.id-Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi sorotan publik setelah diduga mendadak membatasi komunikasi dengan awak media dan pegiat kontrol sosial. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya terkait transparansi pelayanan publik di momen penting menjelang hari besar keagamaan. Kamis (19/03/2026).
Sejumlah pejabat daerah yang sebelumnya aktif memberikan keterangan kepada media, kini disebut-sebut sulit dihubungi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun panggilan telepon tidak mendapatkan respons sebagaimana biasanya. Beberapa pejabat yang dimaksud di antaranya adalah Camat Cisoka, Camat Teluk Naga, serta pihak dari UPT II Balaraja.
Perubahan sikap tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat dan aktivis sosial. Pasalnya, menjelang Idulfitri merupakan periode krusial yang identik dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pengawasan distribusi bahan pokok, hingga kesiapan infrastruktur dan pengamanan wilayah.
Ketua Media Center Jayanti (MCJ), Bonai Supriyadi, menyayangkan sikap para pejabat yang dinilai tidak responsif. Ia menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan keterbukaan informasi.
“Pejabat itu pelayan publik. Sudah sepatutnya mereka bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, apalagi dengan pihak kontrol sosial,” ujar Bonai saat dimintai keterangan.
Menurutnya, sikap tertutup yang ditunjukkan oleh sejumlah pejabat tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia juga menilai bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, khususnya menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri.
Lebih lanjut, Bonai meminta kepada Bupati Tangerang untuk segera mengevaluasi kinerja dan sikap bawahannya. Ia berharap ada langkah tegas guna memastikan seluruh aparatur pemerintah tetap menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.
“Bupati harus mempertanyakan sikap dan perilaku bawahannya. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan, apalagi di momen penting seperti sekarang ini,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan membisunya sejumlah pejabat tersebut. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan yang berimbang.
Redaksi menegaskan bahwa ruang hak jawab dan hak klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan akurasi dalam pemberitaan.//red
sumber : Bonai
