[Tempat untuk Lampiran Dokumentasi Foto Kegiatan / Proyek]
JAMBI //propamnewstv.id/ —Muaro Jambi 29 september 2026. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui sambungan telepon kepada Kepala Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, benar-benar menggemparkan publik dan mencengangkan dunia pers nasional. Berdasarkan rangkaian alur komunikasi serta penelusuran pemberitaan sebelumnya yang memiliki catatan tanggal dan waktu, konfirmasi ini awalnya murni bertujuan untuk mempertanyakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta kejelasan proyek pembangunan sarana Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum atau bantuan pemerintah (banpinmas) di desa tersebut.
Namun, saat pihak Tim Media Propam News TV berupaya menanyakan hal tersebut, kepala desa langsung berbicara duluan dan menceritakan panjang lebar terkait masalah kebakaran hutan dan lahan serta koordinasinya bersama aparat penegak hukum. Awak media sempat menanggapi cerita tersebut dengan baik, namun tidak diberi kesempatan yang cukup untuk masuk ke substansi konfirmasi RAB bangunan karena sang kepala desa terus saja berbicara sampai selesai.
Lebih mengejutkan dan membuat awak media tersentak seketika, di tengah cerita tersebut kepala desa malah mengalihkan pembicaraan dan secara blak-blakan membeberkan pesan dari Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah / Sekda) Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan pengakuannya via telepon, Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah / Sekda) diduga memberikan arahan diskriminatif: jika ada pihak yang mengutak-ngatik Desa Petaling Jaya, pengaturannya harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah / Sekda) berpesan kepada kepala desa bahwa jika media, LSM, atau wartawan yang datang bergabung dengan Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi, maka mereka dianggap sebagai “orang-orangnya” Pak Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah / Sekda). Sebaliknya, jika mereka tidak bergabung dengan Kesbangpol, kepala desa diinstruksikan secara mutlak untuk jangan direspons (jangan di-rispin / diabaikan
Menanggapi pernyataan kepala desa yang menyeret-nyeret nama Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah / Sekda) dan Kesbangpol, pihak Tim Media Propam News TV angkat bicara secara tegas untuk meluruskan duduk perkara di ruang publik nasional. Redaksi menilai klaim tersebut patut diduga kuat tidak berdasar dan hanya menjadi dalih sepihak sang kepala desa untuk menghindari pengawasan publik berskala luas.
Ada apa dan mengapa seorang kepala desa diduga berani membawa-bawa nama pejabat tinggi birokrasi untuk membatasi kerja-kerja jurnalistik yang menjadi sorotan publik nasional? Secara aturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Kesbangpol tidak pernah berfungsi sebagai instansi “penyaring” atau “penentu” legitimasi wartawan di lapangan. Hubungan kemitraan pers diatur secara independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui pengaturan diskriminatif seperti yang didropkan ke publik oleh sang kepala desa. Sikap dan instruksi yang mendiskriminasi wartawan serta LSM di luar Kesbangpol ini seakan-akan diduga kuat bermuatan upaya pembatasan ruang gerak dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) wartawan dalam melakukan kontrol sosial. Redaksi memohon jawaban serta klarifikasi terbuka dari pihak kepala desa dan instansi terkait untuk membuktikan kebenaran dari ucapan tersebut, apakah itu memang instruksi resmi atau sekadar alibi pribadi kepala desa untuk menutupi kebobrokan desa.
Mengacu pada substansi awal yang terus berlanjut sejak pemberitaan sebelumnya diturunkan, proyek banpinmas air bersih dengan anggaran fantastis mencapai sekitar Rp600 juta tersebut hingga kini masih mangkrak total, terbengkalai, dan belum pernah dioperasikan sama sekali sejak selesai dibangun satu tahun lalu.
Berdasarkan konfirmasi lanjutan yang dilakukan oleh awak media, persoalan ini diduga terus dibiarkan berlarut-larut tanpa ada perbaikan. Narasumber dari kalangan masyarakat menegaskan bahwa kondisi ini sangat meresahkan warga di RT 05 Dusun 02 karena fasilitas berdana besar dari negara tersebut menjadi mubasir dan sama sekali tidak ada artinya, sementara warga sangat membutuhkan air bersih dan mendesak agar fasilitas tersebut segera dioperasikan agar warga tidak terus-menerus gigit jari.
Tim Investigasi Tim Media Propam News TV juga menemukan berbagai kejanggalan mencolok di lokasi berdasarkan keterangan narasumber dari warga setempat. Mulai dari dugaan papan informasi proyek yang sengaja dicopot dan tidak dipasang, pemasangan dua unit keran air serta dua unit meter air pada satu rumah saja, hingga adanya kutipan atau pungutan liar kepada warga berkisar antara Rp150.000 hingga Rp350.000 tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi fisik bangunan pun mengalami indikasi kebocoran parah meskipun belum pernah digunakan sama sekali.
Upaya konfirmasi yang terus dilakukan tim jurnalis untuk mempertanyakan RAB dan meminta kejelasan kerap menemui hambatan akibat sikap tertutup pemerintah desa. Kendati demikian, pemberitaan ini tetap disajikan secara berimbang dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Pemerintah Desa Petaling Jaya maupun instansi terkait untuk memberikan jawaban dan klarifikasi resmi.
Penanggung Jawab / Pimpinan Tim Media Propam News TV: Kamaludin, LHT, JBI
Editor Redaksi: Tim Media Propam News TV
#KeamananPropamNewsTV #PerlindunganJurnalis #KebebasanPers #UndangUndangPers
#SekdaMuaroJambi #KadesPetalingJaya #KasusBanpinmas #KorupsiDanaDesa #InspektoratMuaroJambi
#ViralNasional #BeritaViralIndonesia #TrendingTopic #MediaNasional #SorotanPublik
#TikTokIndonesia #GoogleNews #FacebookViral #YouTubeIndonesia #PropamNewsTV