JAKARTA, //Propamnewstv.id/— Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) meneguhkan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas kelembagaan guna mendorong reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang humanis.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Komjak ke Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung, Kamis (30/4/2026), di Gedung Utama Kejagung, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Komisioner Komjak, Dahlena, hadir didampingi Kepala Sekretariat Komjak, Antoni Setiawan, beserta jajaran pejabat struktural lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Kejagung, Dwi Antoro, bersama sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Helena Octavianne.
Dalam forum tersebut, Dahlena menegaskan pentingnya kolaborasi antara Komjak dan Kejagung untuk memperkuat sistem pengawasan dan peningkatan kualitas layanan hukum. Ia menyampaikan bahwa Komjak, dengan pengalaman panjang dalam pengawasan publik, terus berperan aktif memantau pengaduan masyarakat, kondisi sarana prasarana, serta tata kelola kejaksaan di berbagai daerah.
“Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan,” ujar Dahlena.
Sementara itu, Antoni Setiawan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi terkait penyusunan rekomendasi indikator nasional kelembagaan hukum. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Komjak Nomor B-70/SKK/04/2026 tertanggal 22 April 2026.
Ia menambahkan, pertemuan juga merujuk pada memorandum dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan melalui Biro Perencanaan Kejagung Nomor B-293/C.2/Cr.4/04/2026 tertanggal 29 April 2026, yang mengundang Komjak untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus pembahasan teknis.
Kepala Biro Perencanaan, Dwi Antoro, menyampaikan bahwa forum tersebut difokuskan pada pembahasan indikator nasional kelembagaan hukum yang tengah disusun oleh Komjak. Indikator tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja institusi penegak hukum secara lebih terukur dan komprehensif.
“Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengembangan sistem penilaian kinerja institusi hukum di Indonesia,” kata Antoni.
Melalui kolaborasi ini, Komjak dan Kejagung optimistis dapat mempercepat transformasi kelembagaan menuju sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap tuntutan masyarakat serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Tim/red