Jakarta //propamnewstv.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Madura Asli (DPP MADAS), H. Muh Toha SH,MH. menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Surabaya terkait perusakan dan pengusiran tidak ada kaitannya dengan organisasi MADAS yang ia pimpin.
Kasus pengusiran paksa terhadap seorang perempuan lanjut usia Elina Widjajanti (80),di Surabaya menjadi viral di media sosial dan menuai sorotan publik. Tampak dalam video yang beredar perempuan lanjut usia itu dipaksa keluar dari rumahnya oleh sekelompok orang yang disebut-sebut berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Madas.
Ketua Umum DPP MADAS, Muhammad Toha membantah peristiwa tersebut. “Masalah peristiwa yang ada di Surabaya perlu kita klarifikasi, bahwa MADAS itu bukan Madas kami yang telah melakukan perusakan dan pengusiran nenek Elina Widjajanti (80), jadi kami pastikan bukan MADAS Madura asli.
Ketua umum Muhammad Toha ” dalam pertemuan dengan para Ketua DPD JATIM dan DPC Bangkalan menyampaikan juga rencana pelantikan DPP MADAS yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026. Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis (25/12/2025) di kawasan Perumahan Bantar Gebang, Jakarta Timur.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Madas Dr. H.Abd Kadir SH.MH. menjelaskan sejumlah pembahasan. Salah satunya terkait keresahan masyarakat Bangkalan terhadap beberapa proses hukum yang telah dilakukan oleh KPK yang dinilai kurang maksimal karena masih ada beberapa tersangka berdasarkan no sprindik masih berkeliaran di wilayah hukum RI belum di tangkap untuk mendapatkan kepastian hukum meskipun kita ketahui bersama sangat banyak perkara yang di tangani oleh lembaga anti korupsi ini.
Maka Ketua MADAS DPD Jatim dan Ketua DPC Bangkalan beserta jajaran datang ke Jakarta untuk konsulidasi dan arahan kepada Ketum dan Sekjen Madas berkaitan dengan beberapa hal ujarnya.
Selain persoalan hukum, rapat juga membahas beberapa hal salah satunya penguatan ekonomi masyarakat.
Sekjen juga menyampaikan bahwa Madas sudah mendirikan badan hukum baru yaitu koperasi Madura Asli Daerah Anak Serumpun (MADAS)
dengan No akta dengan tujuan untuk membantu para UMKM masyarakat Madura di manapun di wilayah NKRI supaya dapat merasakan program2 pemerintah terkait penguatan ekonomi lokal dan nasional.
Meskipun Kami sebagai pengurus baru masih seumur jagung tandasnya
Agenda ketiga yang dibahas adalah dukungan MADAS terhadap program pemerintah. Muhammad Toha menyatakan bahwa MADAS mendukung penuh program pemerintah serta siap dilibatkan dalam program-program strategis nasional.
“Yang ketiga terkait BGN dan Kadin untuk bisa bekerja sama dengan instansi terkait, karena kami mempunya perwakilan di pulau jawa bali
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). terkait
Demi tegaknya hukum tanpa diskriminasi supaya tidak menimbulkan hal-hal lain,” tegasnya.
Menurutnya, surat tersebut merupakan bentuk apresiasi MADAS dalam penegakan hukum yang di laksanakan oleh lembaga super bodi yaitu KPK.
Lucky suryani
