Pontianak,//PropamNewsTv.id/09/04/2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR
RI dalam kegiatan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Aula
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat pada
Kamis, 9 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi
pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
keimigrasian di wilayah perbatasan.
Rapat dihadiri oleh Ketua Tim Komisi XIII DPR RI beserta anggota dan
jajaran, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Kalimantan Barat yang didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis
Keimigrasian dari seluruh Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi XIII DPR RI menyampaikan
bahwa Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga menghadirkan
berbagai tantangan dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu,
diperlukan gambaran yang komprehensif terkait kondisi, permasalahan,
serta kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di
wilayah tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat
dalam pemaparannya menyampaikan kondisi geografis wilayah yang
memiliki garis perbatasan sepanjang kurang lebih 996 kilometer dengan
negara bagian Sarawak, Malaysia. Wilayah ini didukung oleh sejumlah
titik pemeriksaan lintas batas, termasuk bandara internasional, pelabuhan
laut, serta pos lintas batas negara yang tersebar di beberapa kabupaten.
Selain itu, disampaikan pula capaian kinerja keimigrasian, antara lain
penerbitan paspor, izin tinggal, serta data perlintasan orang dalam
beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pelaksanaan tugas di wilayah
perbatasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi
geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia dan
anggaran, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta masih adanya
jalur lintas batas ilegal.
Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai langkah, di
antaranya penguatan pengawasan keimigrasian, pelaksanaan program
desa binaan, serta inovasi layanan yang mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam sesi diskusi, anggota Komisi XIII DPR RI memberikan berbagai
masukan, di antaranya perlunya peningkatan dukungan anggaran dan
infrastruktur di wilayah
Kaperwil Kalbar
Mr eddy