//propamnewstv.id – Indonesia bergabung dalam ‘Dewan Perdamaian’ bentukan Trump – ‘Kita berisiko jadi antek asing, kalau tak punya agenda jelas’
Indonesia bersama dengan sejumlah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sepakat bergabung dengan “Dewan Perdamaian” bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional.
Salah satu informasi terkait “Dewan Perdamaian” yang memicu kritik adalah susunan anggota dewan eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003.
Informasi lain yang melahirkan pertanyaan adalah terkait biaya yang harus dibayar anggota permanennya, sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun).
Selain itu, bagaimana lembaga ini akan mengambil alih peran PBB juga urung terjawab.
Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, Indonesia akan lebih punya peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
Tapi ada syaratnya, lanjut Agung. Langkah tersebut harus disertai dengan agenda yang jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
“Karena kita memahami Ketika bicara masalah Board of Peace (Dewan Perdamaian), ini punya mekanisme yang berbeda seperti hal mekanisme yang lumrah dilakukan oleh PBB,” katanya.
Seperti diketahui, Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Trump. Pengurus intinya ditunjuk Gedung Putih. Tidak ada keterlibatan pihak Palestina di dalamnya, sehingga langkah yang dijalankan sangat mungkin “bias” terhadap Israel, kata Agung.
“Makanya kemudian Indonesia sebenarnya punya peran besar ketika memang bergabung dalam Board of Peace ini adalah dorong kesertaan Palestina di dalamnya,” katanya.
Agung menilai ini memungkinkan, karena negara anggota lain seperti Turki, Mesir, Yordania dan Qatar dapat menjadi “teman bermain yang mesra buat Indonesia”.
Mereka dapat diajak bekerja sama karena memiliki kepentingan penyelesaian konflik di Gaza serta memperkuat posisi tawar.
“Ini aktor-aktor yang kemudian harus menjadi suara bagi Palestina. Mendorong dan memberikan ruang buat berkomunikasi dengan aktor di lapangan, baik Hamas maupun Fatah, maupun Otoritas Palestina,” kata Agung.
Selain itu, menurutnya, Trump bukan sosok yang terlalu kaku, tapi bisa sangat membuka ruang untuk proses negosisasi.
Agung bilang, tanpa adanya agenda yang jelas, hanya akan membuat Indonesia berisiko terseret agenda Trump, kehilangan legitimasi domestik, serta mereduksi posisi moral pro-Palestina.
