GOWIL Akan Gelar Konferensi Pers, Siap Bongkar Dugaan Ketertutupan Dana BOS di Disdik Pandeglang

- Reporter

Senin, 23 Februari 2026 - 04:57

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG,// PropamNewstv.id – Gelombang tekanan terhadap dugaan carut-marut pengelolaan anggaran pendidikan di SDN Karangsari 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang memasuki babak baru. Dalam waktu dekat, Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga (GOWIL) memastikan akan melayangkan surat resmi permohonan konferensi pers sekaligus audiensi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

GOWIL merupakan aliansi sejumlah organisasi yang terdiri dari Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPC Pandeglang, Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang, Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Kabupaten Pandeglang, serta Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Provinsi Banten.

Langkah ini disebut sebagai respons atas meningkatnya keresahan publik terkait transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengawasan kondisi fisik sejumlah sekolah dasar di wilayah tersebut.

Ketua GWI DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa audiensi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret menuntut keterbukaan data.

“Kami tidak ingin polemik ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Dana BOS adalah uang negara yang bersumber dari rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana realisasinya, apa saja prioritasnya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Jika memang tidak ada yang perlu ditutupi, silakan buka datanya secara transparan,” tegas Raeynold.

Ia juga menambahkan bahwa GOWIL akan meminta penjelasan resmi terkait mekanisme pengawasan berjenjang, termasuk langkah-langkah evaluasi fisik sekolah yang mengalami kerusakan bertahun-tahun.

Senada, Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa organisasi pers dan lembaga yang tergabung dalam GOWIL tidak akan tinggal diam jika prinsip akuntabilitas diabaikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada pembiaran sistematis. Jika ada keterbatasan regulasi penggunaan BOS untuk perbaikan berat, maka harus dijelaskan secara terbuka: kapan diusulkan, ke mana diajukan, dan sejauh mana prosesnya. Jangan sampai publik hanya menerima janji tanpa dokumen dan timeline yang jelas,” ujarnya.

Jaka menegaskan, audiensi ini juga akan meminta akses terhadap laporan realisasi Dana BOS tahun 2023, 2024, dan 2025, termasuk rincian belanja operasional dan pemeliharaan. Menurutnya, keterbukaan bukan bentuk serangan terhadap institusi, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sah.

GOWIL menyatakan, jika dalam audiensi nanti tidak diperoleh jawaban yang substantif dan berbasis data, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk memastikan pendidikan anak-anak Pandeglang tidak dikorbankan oleh lemahnya tata kelola,” tutup Raeynold.

Publik kini menanti apakah Dinas Pendidikan akan membuka ruang dialog secara transparan, atau justru memilih bungkam di tengah sorotan yang semakin tajam//red//tim

Berita Terkait

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.
Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.
PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Operasi Zebra Candi 2026, Polisi Bagikan Pamflet dan Stiker kepada Pengendara di Demak
Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:41

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.

Rabu, 18 November 2026 - 08:28

Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.

Rabu, 18 November 2026 - 06:58

PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 06:50

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Rabu, 18 November 2026 - 06:40

Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x