*DIDUGA LEMAHNYA PENGAWASAN APH DAN BEA CUKAI, PELABUHAN TIKUS BATAM BEBAS BEROPERASI SELUNDUPKAN BARANG ILEGAL*

- Reporter

Selasa, 9 Juni 2026 - 12:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

                            Foto: Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS.

 

JAKARTA //propamnewstv.id/– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyampaikan keprihatinan serius dan meminta Presiden Prabowo Subianto serta kementerian terkait menindak tegas dugaan maraknya penyelundupan barang ilegal melalui “pelabuhan tikus” di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

 

Kekhawatiran ini muncul setelah menerima laporan dari sejumlah masyarakat setempat yang menyatakan barang impor dan ekspor keluar-masuk secara bebas tanpa pengawasan, serta tanpa pembayaran bea masuk dan pajak. Hal ini dinilai merugikan keuangan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat aturan.

 

Menurut Nurullah RS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 3 dan 7, Bea Cukai memiliki kewajiban mengawasi seluruh lalu lintas barang di wilayah pabean, baik yang melalui pelabuhan resmi maupun di lokasi lainnya.

 

“Masih ada oknum yang menyatakan penindakan di pelabuhan tikus bukan kewenangannya. Padahal undang-undang sudah sangat tegas. Ini memunculkan pertanyaan: apakah karena ketidaktahuan, atau justru ada kepentingan lain di baliknya?” tegas Nurullah RS pada Selasa (9/6/2026).

 

Ia menambahkan terlihat adanya standar ganda dalam penegakan hukum: pengawasan berjalan sangat ketat di pelabuhan resmi, sementara di dermaga liar aktivitas bongkar-muat barang berlangsung seolah tanpa aturan yang berlaku.

 

Lebih lanjut, Nurullah menegaskan keberadaan pelabuhan tikus menimbulkan kerugian ganda: merugikan pengusaha yang berusaha secara jujur dan mengurangi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan.

 

“Jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab. Jika kewenangannya ada di Bea Cukai, bertindaklah tegas. Jika butuh dukungan, berkoordinasilah dengan instansi lain. Publik berhak mengetahui: apakah negara mampu menertibkan wilayahnya sendiri, atau justru dikendalikan oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab?” pungkasnya.

 

Tanggapan Bea Cukai Batam

 

Terpisah, saat dikonfirmasi, Humas Bea Cukai Batam menyatakan bahwa penjelasan mengenai kewenangan tersebut sering disalahartikan. Menurutnya, yang dimaksud adalah kewenangan pengaturan dan perizinan pelabuhan, bukan kewenangan pengawasan terhadap barang.

 

“Pengawasan di pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikus dilakukan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sampai saat ini tidak ada oknum pegawai yang sedang diperiksa,” ujarnya, pada Selasa (9/6/2026).

 

Pihaknya juga menegaskan tidak memiliki mekanisme operasi khusus untuk menyisir pelabuhan ilegal, mengingat pengaturan dan perizinan pelabuhan bukan merupakan ranah Bea Cukai.

 

“Pelabuhan resmi atau yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan merupakan kawasan pabean yang menjadi kewenangan penuh Bea Cukai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh,” pungkas Humas Bea Cukai Batam.

 

(Humas DPP PWDPI)

Tim//red

Berita Terkait

Tingkatkan praktek mengemudi di lapangan Bekali siswa menuju masa depan. 
ICT Tegaskan Pemerintah Pusat Jangan Paksakan Zonasi Tambang dan Relokasi Badak TNUK: Dengarkan Suara Warga Pandeglang!
Respons Cepat Polsek Karanganyar, Pohon Tumbang Melintang di Jalan Demak–Kudus Berhasil Dievakuasi
Sinergi Polres HST,Rutan Barabai dan BNN Balangan Rajia Gabungan di Rutan,Hasil Tes Urine Semua Negatf
Rasa Syukur dan Kegembiraan Nelayan Carita Desa Sukanegara, Hasil Tangkapan Ikan Melimpah Penuh Berkah
Kebahagiaan dan Kebanggaan Keluarga Besar SDN Pasir Menteng, Sekolah Impian Telah Terbangun Melalui Program Revitalisasi
Kepala SDN Cikokol Bustomi Sampaikan Rasa Syukur dan Terima Kasih Atas Terealisasinya Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Pemerintah
Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Bersama Penyuluh dan Petani Kendalikan Hama Tikus di Desa Bakapas

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:51

Tingkatkan praktek mengemudi di lapangan Bekali siswa menuju masa depan. 

Sabtu, 21 November 2026 - 14:47

ICT Tegaskan Pemerintah Pusat Jangan Paksakan Zonasi Tambang dan Relokasi Badak TNUK: Dengarkan Suara Warga Pandeglang!

Sabtu, 21 November 2026 - 14:38

Respons Cepat Polsek Karanganyar, Pohon Tumbang Melintang di Jalan Demak–Kudus Berhasil Dievakuasi

Sabtu, 21 November 2026 - 14:35

Sinergi Polres HST,Rutan Barabai dan BNN Balangan Rajia Gabungan di Rutan,Hasil Tes Urine Semua Negatf

Sabtu, 21 November 2026 - 14:30

Rasa Syukur dan Kegembiraan Nelayan Carita Desa Sukanegara, Hasil Tangkapan Ikan Melimpah Penuh Berkah

Sabtu, 21 November 2026 - 14:22

Kepala SDN Cikokol Bustomi Sampaikan Rasa Syukur dan Terima Kasih Atas Terealisasinya Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Pemerintah

Sabtu, 21 November 2026 - 13:46

Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Bersama Penyuluh dan Petani Kendalikan Hama Tikus di Desa Bakapas

Sabtu, 21 November 2026 - 13:40

Polres Tabalong Tertibkan SPBU Maburai,7 Mobil Diduga Pelangsir BBM Subsidi Diamankan

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x