PANDEGLANG // propamnewstv.id – Suasana memanas terjadi saat audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Selasa (2/9/2025). Forum yang seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat justru berujung ricuh. Parahnya, muncul dugaan seorang oknum aktivis melecehkan wartawan yang hadir dalam forum tersebut.
Insiden tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Pandeglang, Ahmad Umaedi. Ia menilai bahwa kegaduhan ini merupakan cerminan dari gagalnya DPRD Pandeglang menjalankan peran sebagai penyambung lidah rakyat.
“Kami menduga insiden ini bermula karena DPRD tidak benar-benar menampung aspirasi rakyat. Mereka gagal menjadi jembatan yang sehat antara masyarakat dan lembaga legislatif. Inilah bukti nyata ketidakmampuan anggota DPRD dalam melayani masyarakat melalui forum resmi,” ujar Ahmad Umaedi kepada awak media.
Menurutnya, kekecewaan para aktivis terhadap jalannya audiensi diduga menjadi pemicu ketegangan. Sayangnya, ketegangan tersebut justru merembet ke hal yang tidak seharusnya terjadi, yakni ucapan yang melecehkan profesi wartawan.
“Mungkin aktivis tidak puas dengan hasil audiensi. Tapi itu bukan alasan untuk melontarkan kata-kata yang merendahkan wartawan. Saya sangat menyayangkan hal ini. Pers adalah mitra rakyat, bukan musuh,” tegasnya.
Ahmad juga menyoroti tanggung jawab DPRD dalam menjaga suasana forum tetap kondusif dan terbuka. Ia mendesak agar lembaga legislatif ini tidak lepas tangan, dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau DPRD bekerja serius, aspiratif, dan transparan, tentu masyarakat tidak akan kecewa. Ini tamparan keras. DPRD harus berani meminta maaf dan segera berbenah. Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan,” kata Ahmad.
LIN menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas konflik antarindividu. Menurut Ahmad, kejadian ini adalah peringatan keras bahwa DPRD Pandeglang perlu memperbaiki pola komunikasi dan pelibatan publik dalam setiap proses kebijakan.
“Ini bukan sekadar soal ucapan seorang aktivis. Ini sinyal kuat bahwa DPRD harus kembali ke khitahnya sebagai wakil rakyat. Masyarakat sekarang menunggu langkah konkret, bukan janji kosong,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD maupun klarifikasi dari pihak aktivis yang diduga melakukan pelecehan verbal terhadap wartawan.
(Red)
