JABAR //propamnewstv.id/– Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Edukasi Penerapan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rabu (15/4/2026) di Aula Diskominfo Kabupaten Kuningan. Kegiatan yang diinisiasi Bidang Persandian dan Statistik diikuti oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta kapasitas aparatur pemerintah dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data di tengah pesatnya transformasi digital.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Dr. H. Ucu Suryana, M.Si., yang dalam arahannya menegaskan bahwa perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong seluruh aktivitas pemerintahan berbasis digital.
“Sekarang semua sudah berbasis elektronik, baik pelayanan publik, transaksi, hingga komunikasi. Kalau kita tidak merespons perubahan ini, maka kita akan tertinggal. Maka kita harus beradaptasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kuningan telah berjalan melalui berbagai aplikasi layanan yang digunakan oleh perangkat daerah. Saat ini, tercatat sekitar 98 aplikasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun di balik kemudahan tersebut, Ucu mengingatkan adanya risiko ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk lebih peduli terhadap keamanan data.
“Saya mengajak seluruh ASN untuk menjaga data pribadi dan menjaga keamanan informasi dengan penuh tanggung jawab. Karena keamanan bukan hanya soal sistem, tapi juga perilaku kita sebagai pengguna,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan pada aplikasi perangkat daerah melalui hasil penetration testing yang dilakukan Diskominfo. Menurutnya, tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan sistem keamanan.
“Rekomendasi dari hasil uji keamanan harus dilaksanakan. Jangan sampai celah yang sudah diketahui justru dibiarkan dan dimanfaatkan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Kuningan, Hj. Nia Kurniasih, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur dalam menghadapi ancaman keamanan informasi.
“Kegiatan ini menjadi upaya kita bersama untuk meningkatkan pemahaman bahwa perlindungan data pribadi sangat penting. Kesadaran individu menjadi kunci utama dalam mencegah kebocoran data,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebocoran data tidak selalu berasal dari sistem, tetapi sering kali disebabkan oleh kelalaian pengguna, seperti penggunaan perangkat yang tidak aman atau akses terhadap tautan mencurigakan.
“Kita harus mulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kerahasiaan password, tidak sembarangan mengakses link, dan memastikan data tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hana Pratiwi, S.Kom., yang memberikan pemaparan terkait ancaman siber dan pentingnya penerapan manajemen keamanan informasi secara menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa sektor pemerintahan menjadi salah satu target utama serangan siber, mulai dari phishing, malware, hingga kebocoran data yang dapat diperjualbelikan di dark web.
“Keamanan informasi harus dikelola secara sistematis, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring. Namun yang paling penting adalah kesadaran dari setiap individu, karena manusia menjadi titik terlemah dalam sistem keamanan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip dasar keamanan informasi, seperti menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) data dalam setiap sistem yang dikelola.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, yang membahas berbagai tantangan serta solusi dalam pengelolaan keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat semakin memahami pentingnya perlindungan data pribadi serta mampu mengimplementasikan praktik keamanan informasi secara optimal dalam mendukung pelayanan publik yang aman dan terpercaya.
Tim (Red)